KOTABUMI–Anggaran rutin rumah jabatan bupati Lampung Utara(Lampura), sejak 6 Oktober 2019 lalu tidak lagi dicairkan. Pasalnya, rumah jabatan tersebut tidak lagi dihuni, sejak bupati Lampura nonaktif Agung Ilmu Mangkunegara(AIM), ‘diboyong’ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan(OTT).
“Apa saja anggaran yang melekat dengan jabatan sebagai bupati, sudah tidak lagi kami cairkan,” jelas Kepala Bagian(Kabag) Umum Sekretariat Kabupaten(Setkab) Lampura, Herwan, di ruang kerjanya, Selasa (28/1).
Menurut Herwan, setelah terjadi OTT KPK pada 6 Oktober 2019 lalu terhadap AIM, dirinya langsung berkoordinasi dengan Pj. Sekretaris Daerah, dan otoritas anggaran lainnya. Karena ia tidak ingin salah langkah, terkait anggaran rutin pembiayaan rumah jabatan bupati Lampura. Juga anggaran lain yang melekat pada jabatan bupati.
Hasil koordinasi itu yang membuat dirinya memutuskan untuk tidak mencairkan anggaran dimaksud. “Sejak OTT itu, praktis tidak ada lagi pencairan anggaran rutin pembiayaan rumah dinas bupati. Tidak juga dilakukan pengalihan kepada Plt. bupati,” terangnya.
Sebab lanjutnya, Plt.bupati mempergunakan anggaran jabatan wakil bupati, karena yang bersangkutan merupakan wakil bupati Lampura. Sayangnya Herwan tidak dapat menjelaskan besaran anggaran rutin yang harus dikeluarkan untuk pembiayaan rumah jabatan bupati Lampura tersebut. Herwan mengaku lupa berapa jumlah pastinya, termasuk ketika dikejar kisarannya saja. “Waduh saya lupa berapa ya, gak ingat saya,” ujarnya(ndo/her)
