KOTABUMI–Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Lampung Utara (Lampura), Syahrizal Adhar, memastikan pengunduran diri Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pengawas Proyek, sama sekali tak akan berpengaruh terhadap laju pembangunan. Sebab masih banyak pegawai dari instansi lain yang dapat mereka rekrut untuk menempati posisi mereka. Penegasan itu disampaikannya menjawab kabar yang beredar sejumlah pejabat di DPUPR Lampura bakal mundur massal<\/p>\n
\u201cTidak akan berpengaruh dengan pembangunan atau bikin macet pemerintahan akibat satu atau dua orang. Saya yakinkan sebagai kepala dinas tidak akan macet,\u201d tegas Syahrizal, Senin (3\/1).<\/p>\n
Keyakinannya itu dikarenakan \u200epihaknya dapat menggunakan jasa PPK dari instansi di luar mereka jika memang para bawahannya itu benar\u2013benar mundur dari posisinya. Penggunaan jasa PPK dari instansi lain itu dibenarkan secara aturan.<\/p>\n
\u201cKarena seorang PPK memiliki kriteria khusus, tentunya kalau mundur kita pakai PPK dari dinas lain. Ada aturannya semua,\u201d jelasnya.<\/p>\n
Dikatakan Syahrizal, sejauh ini mundur massal hanya seputar isu belaka. Sebab \u200esampai saat ini pengunduran diri massal dari seluruh bawahannya itu hanyas kabar burung belaka. Karena ingga kini masih belum ada surat tertulis yang disampaikan kepada instansinya terkait pengunduran diri tersebut.<\/p>\n
\u201cJadi, tidak ada PPK yang mundur karena pengunduran diri itu kan harus disampaikan secara tertulis. Secara tertulis hanya satu orang saja yang mundur, yakni staf pengawas,\u201d terang dia.
\n\u200e
\nSebelumnya, pembangunan di Lampung Utara terancam lumpuh total pada tahun 2022 mendatang. Penyebabnya, pegawai yang menangani proyek \u200edi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara yang mundur dikabarkan tak hanya dua orang melainkan seluruhnya.<\/p>\n
\u201cPejabat Pembuat Komitmen\/PPK, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan juga pengawas dikabarkan mau mundur semua. Itu informasi yang saya dengar,\u201d jelas Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara, Alfian Yusuf kala itu.<\/p>\n
Alfian mengatakan, meski belum melihat secara langsung surat pengunduran diri massal tersebut, namun jika informasi itu benar adanya maka sudah dapat dipastikan proses pembangunan fisik tidak akan dapat terlaksana di tahun depan alias lumpuh total. Poyek yang bersumber dari APBD termasuk proyek hasil pinjaman daerah senilai Rp122 miliar juga terancam tak dapat terlaksana pada tahun 2022 mendatang.<\/p>\n
\u201cPadahal penunjukan seorang PPK itu enggak gampang karena yang bersangkutan harus memiliki sertifikat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang\/Jasa Pemerintah. Kalau enggak ada, enggak bisa jadi PPK,\u201d papar dia.<\/p>\n
Ia menjelaskan, alasan pengunduran diri massal \u200eitu dikarenakan bawahannya khawatir akan bernasib sama dengan Ya, rekan sejawat mereka yang kini mendekam di Rutan Kotabumi. Ya sendiri terpaksa menjadi penghuni sementara di rumah tahanan tersebut akibat tersangkut perkara dugaan penyimpangan Jalan Kalibalangan-Cabangempat.<\/p>\n
\u201cRisiko yang terlalu besar yang akan dihadapi, dan ditambah dengan honor yang enggak seberapa membuat mereka tekad mereka untuk mengajukan pengunduran diri semakin kuat,\u201d jelasnya. (her)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
KOTABUMI–Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Lampung Utara (Lampura), Syahrizal Adhar, memastikan pengunduran…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":19258,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-19257","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-headlines"],"yoast_head":"\n