*JAKARTA* \u2014 Penetapan tersangka terhadap salah seorang wartawan di Bangka Belitung oleh Polda Kepulauan Bangka Belitung dinilai mengandung polemik dikalangan wartawan yang dinilai *menyalahi prosedural serius* dan mencerminkan lemahnya pemahaman aparat terhadap Undang-Undang Pers.<\/p>\n
Hal tersebut disampaikan **Mahmud Marhaba**, Ketua Umum Pro Jurnalismedia Siber (PJS), yang juga Ahli Pers Dewan Pers. Dirinya secara tegas memaparkan satu per satu kekeliruan prosedural dalam penanganan perkara tersebut.<\/p>\n
Kasus tersebut bermula dari laporan anggota DPR RI inisial RT yang menilai konten dari akun TikTok resmi sebuah media online sebagai bentuk pencemaran nama baik atau penyerangan kehormatan pejabat negara.<\/p>\n
Menurut Mahmud, kesalahan pertama yang paling mendasar adalah *keliru menempatkan objek perkara*. <\/p>\n
Konten yang dipersoalkan berasal dari akun TikTok resmi media yang terintegrasi langsung dengan website perusahaan pers. <\/p>\n
Dalam konteks hukum pers, kondisi tersebut menjadikan konten itu bagian dari *produk jurnalistik*, bukan konten pribadi wartawan.<\/p>\n
\u201cJika kontennya bersumber dari berita media dan dikelola redaksi, maka status hukumnya jelas sebagai karya jurnalistik. Tidak bisa diperlakukan seperti unggahan individu,\u201d tegas Mahmud.<\/p>\n
Kesalahan prosedural kedua, lanjut Mahmud, adalah *melompati mekanisme penyelesaian sengketa pers*. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas mengatur bahwa setiap sengketa pemberitaan harus terlebih dahulu diselesaikan melalui *hak jawab dan hak koreksi*, sebelum dibawa ke Dewan Pers.<\/p>\n
\u201cDalam kasus ini, jalur etik belum ditempuh secara utuh, tetapi aparat sudah masuk ke ranah pidana. Ini pelanggaran prosedur,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Kesalahan ketiga yang dinilai krusial adalah *mengabaikan kewenangan Dewan Pers* sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pers. Dewan Pers memiliki mandat konstitusional untuk menilai apakah suatu karya jurnalistik, apakah ada pelanggaran kode etik jurnalistik atau tidak. <\/p>\n
Tanpa penilaian tersebut, aparat dinilai tidak memiliki dasar yang sah untuk memproses pidana.<\/p>\n
Mahmud menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk *pembajakan kewenangan etik oleh aparat penegak hukum*.<\/p>\n
Kesalahan keempat, Polri dinilai *mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi* yang telah memperkuat perlindungan hukum bagi wartawan. <\/p>\n
Putusan MK menegaskan bahwa karya jurnalistik tidak boleh langsung dipidana selama masih berada dalam koridor jurnalistik dan belum diuji melalui mekanisme Dewan Pers.<\/p>\n
\u201cPutusan MK itu mengikat. Bukan sekadar imbauan. Ketika itu diabaikan, maka yang terjadi adalah kriminalisasi,\u201d tegas Mahmud.<\/p>\n
Kesalahan kelima adalah *salah memahami posisi pejabat publik dalam demokrasi*. Laporan yang menjadi dasar perkara berasal dari seorang pejabat publik. <\/p>\n
Dalam prinsip demokrasi dan hukum pers, pejabat publik memiliki ambang kritik yang lebih luas dan tidak boleh menggunakan instrumen pidana untuk merespons kritik media.<\/p>\n
\u201cPejabat publik tidak boleh anti kritik. Kritik pers adalah bagian dari fungsi kontrol sosial,\u201d katanya.<\/p>\n
Kesalahan keenam, Mahmud menilai aparat gagal membedakan antara *pelanggaran etik dan perbuatan pidana*. <\/p>\n
Sekalipun terdapat kekurangan dalam keberimbangan atau verifikasi, penyelesaiannya adalah melalui mekanisme etik, bukan pemidanaan.<\/p>\n
\u201cEtik diuji dengan etik. Pidana adalah ultimum remedium. Ini prinsip dasar hukum,\u201d ujar Mahmud.<\/p>\n
Kesalahan ketujuh adalah *potensi efek gentar (chilling effect)* terhadap kebebasan pers. <\/p>\n
Penetapan tersangka terhadap wartawan, tanpa melalui mekanisme Dewan Pers, dinilai akan menciptakan ketakutan struktural di kalangan jurnalis, terutama di daerah.<\/p>\n
\u201cJika ini dibiarkan, semua wartawan bisa dibungkam dengan laporan pidana. Ini berbahaya bagi demokrasi lokal,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Mahmud menegaskan bahwa kritiknya bukan ditujukan untuk melemahkan institusi Polri, melainkan untuk *meluruskan arah penegakan hukum agar tidak keluar dari rel konstitusi*.<\/p>\n
\u201cPers boleh dikritik, wartawan bisa keliru. Tapi negara tidak boleh salah prosedur. Karena ketika negara salah prosedur, yang rusak bukan hanya satu kasus, tapi sistem,\u201d pungkas Mahmud Marhaba. (*)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
*JAKARTA* \u2014 Penetapan tersangka terhadap salah seorang wartawan di Bangka Belitung oleh Polda Kepulauan Bangka…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":27593,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-27592","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-headlines"],"yoast_head":"\n