DPRD Lampura Minta Kajian Ulang, Soal Rencana Pemangkasan Anggaran Bawaslu

KOTABUMI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Utara menyoroti adanya rencana pemangkasan anggaran Bawaslu kabupaten setempat.
” APBD adalah kesepakatan antara legislatif dan eksekutif, dan kesepakatan itu harus dijalani,” kata Wakil Ketua II, Madri Daud di Ruang Kerjanya. Jum’at 31 Mei 2024.
Madri menegaskan, Eksekutif harus melakukan pengkajian ulang terhadap rencana pemangkasan anggaran yang diperuntukkan pengawasan Pilkada serentak 2024 mendatang.
” Badan penyelenggara ada dua, tupoksinya saja yang berbeda. kalau mau dipangkas harus dipangkas semua,” tegasnya.
Menurut dia Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu di bidang pengawasan untuk menciptakan Pilkada yang demokratis dan berkualitas.
” Jadi saya meminta kepada Eksekutif untuk mengkaji ulang pemangkasan anggaran Bawaslu ini. Jangan Bawaslu saja yang pangkas, Anggaran KPU juga harus dipangkas,” tukasnya.
Diberitakan sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum(Bawaslu) Lampung Utara (Lampura) mendorong pemerintah daerah agar tidak memotong anggaran pengawasan yang diperuntukkan pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang.
Diketahui total anggaran yang dialokasikan untuk Bawaslu Lampung Utara ialah sebesar Rp 26 miliar yang nantinya akan digunakan untuk pengawasan oleh jajaran Bawaslu setempat.
Ketua Bawaslu Lampung Utara, Putri Intan Sari khawatir pelaksanaan Pilkada mendatang tidak berjalan maksimal jika anggarannya dilakukan pemangkasan.
” Bawaslu mendorong agar pemkab Lampung Utara tidak memangkas anggaran kami, khawatir akan mengganggu jalannya pilkada dalam hal pengawasan,” ujarnya.
Sementara itu Komisioner Bawaslu Lampung Utara, Dedi Suardi menegaskan bahwa dalam pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang pihaknya berkomitmen untuk menciptakan Pilkada yang demokratis dan berkualitas.
Terlebih Bawaslu tidak pernah mengajukan permohonan penambahan anggaran pengawasan kepada pemerintah daerah.
” Kalau anggaran dipangkas, kami pastikan pengawasan pelaksanaan Pilkada tidak akan berjalan maksimal,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol kabupaten Lampung Utara, Mat Soleh saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengaku bahwa pemangkasan itu baru sebatas rencana.
” Untuk rasionalisasi final anggaran Bawaslu nanti kalau sudah ada kesepakan dengan Bawaslu,” ujar Mat Soleh
Saat ditanya alasan yang mendasari pemangkasan anggaran Bawaslu tersebut, Mat Soleh belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut.
” Nanti aja kalau sudah final,” tukasnya.(red)