Menu

Mode Gelap
Wartawan AJNN Aceh Dilaporkan ke Polisi, Ini Sikap Tegas PJS Perhimpunan Jurnalis Siber Provinsi Lampung Resmi Dibentuk P3K Bakal Tak Diusulkan Lagi Pelajar SDN Handuyangratu Masih Belajar di Eks Balai Desa Disdikbud Persiapkan SDM Dalam Era Pembelajaran Digital

Birokrasi · 25 Agu 2022 14:43 WIB ·

GM Perusahaan Tapioka Lapor Owner, Soal Penurunan Rafaksi dan Kenaikan Harga Singkong


 Caption : Suasana pelaksanaan RDP antara DPRD, Pemkab, para petani singkong, dan para General Manager perusahaan tapioka di Lampura, Kamis 25 Agustus 2022. Foto Riduan Radar Kotabumi----- Perbesar

Caption : Suasana pelaksanaan RDP antara DPRD, Pemkab, para petani singkong, dan para General Manager perusahaan tapioka di Lampura, Kamis 25 Agustus 2022. Foto Riduan Radar Kotabumi-----

KOTABUMI – Meski sudah dipanggil oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Lampung Utara(Lampura) pasca terjadinya aksi unjuk rasa(unras) petani singkong, pihak perusahaan tapioka di wilayah kabupaten setempat belum juga dapat memberikan kepastian terkait tuntutan para pendemo yakni kenaikan harga menjadi Rp 1.500 dan penurunan rafaksi di bawah 10 persen.

“Hasilnya kita siap(melaksanakan, Red). Namun, untuk standar rafaksi atau potongan, dan kenaikan harga singkong akan kami laporkan ke owner masing – masing. Kami yang hadir ini hanya perwakilan, dan tidak bisa memberikan keputusan, ” ujar Subardi selaku coordinator General Manager(GM) PT Sinar Laut Group, seusai Rapat Dengar Pendapat(RDP) dengan DPRD Lampura, dan unsure petani singkong, Kamis 25 Agustus 2022.

Sementara itu, Ketua DPRD Lampura Wansori, menegaskan jika pihaknya akan menggelar RDP kembali dengan para petani dan perusahaan tapioka pada 1 September 2022 mendatang.

“Sesuai dengan permintaan dari para petani singkong yang disampaikan kepada kami(DPRD, Red), harga singkong minimal Rp 1500 per kilogram(kg), dan potongan atau rafaksi 5 -10 persen,”katanya.

Tak hanya itu, sesuai peran pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif dan berdasarkan permintaan para petani singkong, jika perusahaan tidak memberikan dampak sosial maka akan dilakukan evaluasi peizinannya, dan akan direkomendasikan oleh DPRD untuk dilakukan penutupan.

“Ini, jika tidak ada dampak sosialbagi masyarakat petani singkong kita yang ada di Lampung Utara. Harus kita evaluasi keberadaan perusahaan itu,”tegas Wansori.

Ditambahkan, DPRD dan Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Lampura berharap agar ada solusi terbaik. Kehadiran perusahaan di Lampura dapat memberikan dampak sosial dan memberikan perubahan perekomian masyarakat khususnya para petani singkong untuk menjadi lebih baik.

“Harapan kita pihak perusahaan mendapat keuntungan, masyarakat petani singkong juga mendapat harga yang wajar, serta potongan kadar air tidak terlalu tinggi yang dapat memberatkan para petani kita,”pungkasnya.(rid)

Artikel ini telah dibaca 111 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Jurnalis Dairi Terima KTA PJS, Perkuat Solidaritas

24 November 2024 - 18:07 WIB

Perkuat Konsolidasi, Mahmud Serahkan SK DPD PJS Kaltim

23 November 2024 - 10:48 WIB

Pilkada, Pemkab Lampura Kerahkan 2130 Linmas

21 November 2024 - 15:05 WIB

Tingkatkan Kapasitas Panwascam dalam Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pilkada, Bawaslu Lampura Gelar Raker Teknis

20 November 2024 - 18:23 WIB

Menuju Masa Tenang Pilkada, Ini Pesan Evicko Untuk Anggotanya

19 November 2024 - 11:43 WIB

Pleno PJS DKI Jakarta: Menjaga Marwah Jurnalistik

18 November 2024 - 13:18 WIB

Trending di Headline