JAKARTA – Pemerintah berencana untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi karena tekanan terhadap APBN semakin lama semakin besar. 80 persen masyarakat yang menikmati subsidi BBM adalah orang-orang mampu, sementara 20 persen masyarakat kurang mampu.
Direktur Eksekutif Next Policy, Fithra Faisal Hastiadi, mengatakan ketika ada penyesuaian harga BBM pasti ada dampak inflasinya. Hal ini yang harus dijaga melalui mekanisme pengalihan anggaran yang sebelumnya difokuskan pada subsidi energi, dibalikkan prioritasnya kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
“Indonesia juga sudah tidak lagi menjadi produsen minyak, tetapi importir minyak karena kebutuhan kita jauh lebih besar dari kuota yang tersedia. Dari pengalihan subsidi BBM nanti bisa dibangun infrastruktur, investasi ke pendidikan, yang mana jauh lebih prioritas dibanding membakar subsidi di jalan,” kata Fithra.
Fithra menambahkan bahwa Presiden Jokowi konsisten memberikan bantuan sosial yang pastinya akan bertambah terus. Namun, ada kecenderungan ketika masyarakat diberikan bantuan dana langsung konsumtif yang pada akhirnya tidak berpikir jangka panjang.
“Hal yang bisa diperbaiki sekarang adalah bagaimana memperbaiki data, bagaimana agar masyarakat tidak terkena dampak paling parah, dan bagaimana menjaga anggaran negara tidak terlalu terbebani. Pilihan ini tidak mudah, tapi harus sudah dipikirkan oleh pemerintah,” pungkasnya.(rls/rid)
