KOTABUMI-Aksi kekecewaan mendalam dialami Himpunan Mahasiswa Islam(HMI) Cabang Kabupaten Lampung Utara (Lampura) saat menggelar Demo di Kantor Pemerintah Kabupaten(Pemkab) setempat
Pasalnya Massa aksi yang dipimpin Koordinator Lapangan Reggi Mardiansah gagal menemui Bupati maupun Wakil Bupati Lampung Utara guna menyampaikan 14 Poin Tuntutan Strategis secara langsung.
Bahkan di lokasi, suasana aksi damai sempat memanas dan diwarnai dengan aksi bakar ban oleh para Pendemo.
Dari 14 Poin yang disampaikan itu, ada satu Poin yang sangat menyorot yakni
Dugaan aliran dana sebesar Rp50 juta yang menyeret nama Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Utara, Intji Indriati terkait karut-marut perizinan perusahaan pembesaran ayam ras pedaging milik PT.Indofarm.”Kami minta Sekda untuk melakukan Klarifikasi terhadap persoalan Isu yang hari ini tentang Rp 50 Juta yang diberikan PT. Indofarm.
Apabila Sekda tidak melakukan hal tersebut maka kumpulkanlah pihak-pihak yang melakukan dan dugaan hasil dari Fee Rp 50 Juta tersebut,”tegas Reggi saat diwawancarai Awak Media saat meluapkan kekecewaannya di halaman kantor Pemkab Lampura, Senin(16/11).
Sebelumnya Pemkab mengambil kebijakan dengan menghentikan operasional perusahaan pembesaran ayam ras pedaging milik PT. Indofarm.
Di balik tindakan tegas penutupan lokasi usaha tersebut, muncul isu dugaan pemerasan sebesar Rp.50 Juta yang menyeret nama Sekda Lampung Utara, Intji Indriati.
Selain itu, HMI menyoroti carut-marut perizinan lain, seperti kasus PT SBP di Way Kunang yang pembangunannya tetap berjalan meski Plt Kepala DPMPTSP melalui Kabid Perizinan menegaskan belum pernah menerbitkan izin PBG karena syarat yang belum lengkap.
HMI juga menuntut klarifikasi terbuka dan tertulis dari Sekda. Jika isu tersebut tidak benar, Sekda diminta memanggil pihak penyebar berita dan memberikan sanksi hukum untuk efek jera.
Sebaliknya, jika tidak ada klarifikasi, HMI mendesak investigasi mendalam atas dugaan keterlibatan oknum birokrasi.
Diketahui 14 Poin yang di sampaikan itu yakni, Desakan Transparansi Pinjaman PT SMI Rp140 Miliar.
Evaluasi Perizinan dan Isu Pemerasan Rp50 Juta, Evaluasi Lelang Proyek OPD, Penertiban dan Evaluasi Pelayanan Publik, Revitalisasi Pasar Dekon dan Nasib Pedagang Kecil.
Selanjutnya Pengusutan Dugaan Pungli Lapak UMKM Stadion Sukung, Penurunan Target PAD 2026 dan Kinerja TAPD, Infrastruktur Jalan dan Transparansi Dokumen Anggaran, Penanganan Anak Putus Sekolah dan Pengemis di Bawah Umur.
Dan Perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kecaman terhadap Tindakan Penyadapan Ilegal, Pemberantasan Jaringan Narkoba Tanpa Pandang Bulu, Pemberantasan Pungli di Tubuh Kepolisian serta Percepatan Penyelesaian Kasus Kriminal yang Mandek.
Aksi damai ini ditutup dengan komitmen kuat dari HMI Cabang Kotabumi untuk terus mengawal seluruh aspirasi rakyat dan konsisten memberikan kritik konstruktif demi kemajuan serta kesejahteraan Kabupaten Lampung Utara.(red)






