KOTABUMI – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPj) Bupati Lampung Utara(Lampura) tahun 2017 diwarnai sejumlah catatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Setempat. Adapun catatan itu berdasarkan hasil kerja panitia khusus(pansus) yang membedah dokumen kinerja dan anggaran kepemimpinan tahun 2017 untuk segera dilakukan perbaikan.Meski diberikan catatan oleh pansus, namun lembaga wakil rakyat itu tetap merekomendasikan LKPj bupati tersebut.
Dalam sidang paripurna yang dihadiri 28 dari 45 anggota itu dipimpin Wakil Ketua I Nurdin Habim, didampingi Wakil Ketua III Arnold Alam, dan dihadiri Plt. Bupati Hi. Sri Widodo, Forkopimda, dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) Drs.Hi. Samsir, M.M., beserta para kepala Satuan Kerja(Kasatker) di lingkup Pemkab setempat.
Dalam kesempatan itu, juru bicara(Jubir) Panitia Khusus (Pansus) Agus Supriyanto menyatakan, LKPJ Bupati Tahun 2017, telah mendapat sejumlah catatan dari harapan masyarakat untuk peningkatan pembangunan.
Beberapa catatan itu antaranya, bahwa Pemkab diminta untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka mengoptimalkan pembangunan.”Sekiranya Bappeda lebih proaktif dalam melakukan perencanaan, penyusunan anggaran. Kemudian, belum optimalnya mengenai aset daerah yang dirasa harus lebih diperhatikan,”tegasnya.(rid).
Selengkapnya, baca edisi cetak 23 Mei 2018
