Korupsi, Extra Ornidary Crime

107

Oleh : HERY MAULANA, S.H.
(Asisten Redaktur Radar Kotabumi)

Korupsi menurut wikipedia bahasa Indonesia berasal dari bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, atau menyogok. Korupsi merupakan tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. Kemudian akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Begitu besarnya dampak korupsi tersebut membuat tindak pidana korupsi masuk dalam katagori extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa. Sehingga perlakuan terhadap Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juga harus dilakukan secara khusus atau luar biasa. Mengapa ?

Karena dalam perkembangannya, korupsi telah terjadi secara sistematis dan meluas. Menimbulkan efek kerugian negara dan dapat menyengsarakan rakyat. Korupsi juga dapat memberikan dampak negatif terhadap demokrasi, bidang ekonomi, dan kesejahteraan umum negara.

Dampak negatif terhadap demokrasi korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan institusi dari pemerintah. Karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

Kemudian dampak negatif terhadap bidang ekonomi, korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomikarena ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor private, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan.

Lalu dampak negatif terhadap kesejahteraan umum, Korupsi politis ada di banyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas.

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Namun yang paling dominan menjadi penyebabnya adalah adanya sifat rakus dan serakah dalam diri manusia. Karena sikap rakus dan serakah adalah suatu yang mendasari seseorang untuk berbuat korupsi. Sikap ini kemudian didukung oleh berbagai aspek. Diantaranya lingkungan yang korup, yang kerap melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Lalu adanya budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah serta permisif atau serba membolehkan. Kemudian kegagalan dalam pendidikan agama dan etika atau Kurangnya penanaman nilai-nilai moral dan pendidikan anti korupsi sejak dini

Disisi lain, masih rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara. Padahal pendapatan yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara negara, mampu mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Sementara penegakan hukum yang dilakukan cenderung tidak konsisten. Dimana penegakan hukum hanya sebagai make-up politik, bersifat sementara dan selalu berubah tiap pergantian pemerintahan. Adanya kinerja yang bersifat diskriminatif dan tebang pilih dari para penegak hukum, dan masih terjadinya tumpang tindih kekuasaan dalam hal melakukan penyelidikan, penuntutan antara lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Belakangan ini korupsi bukan hanya dilakukan oleh para pejabat tinggi negara atau daerah, tetapi merambah hingga kedesa. Ironisnya mereka yang terjerat, menganggap prilaku korup adalah hal yang biasa. Malahan ada yang beranggapan bahwa dirinya hanya korban. Tidak ada rasa malu dan penyesalan didalamnya. Lihat saja Para Pejabat dan mereka yang tersandung masalah korupsi, masih dapat menebarkan senyum.

Wajar jika kemudian upaya pemberantasan korupsi semakin ditingkatkan. Lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-undang, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Kepolisian, secara gencar mengungkap kasus-kasus korupsi. Selain menguatkan upaya pencegahan dengan melakukan berbagai sosialisasi tentang bahaya korupsi.

Ini jua yang harus dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara (Lampura), untuk mewujudkan komitmennya menjadikan wilayah Lampura bebas korupsi. Sebuah keinginan yang memerlukan kerja ekstra keras dari semua pihak, selain strategi khusus. Baik dalam upaya pemberantasan maupun pencegahan. Terlebih realita yang tidak dapat dipungkiri, Lampura memiliki sejarah kelam tentang korupsi. Dimana sejumlah pejabat terjerat korupsi dan telah divonis bersalah.

Hadirnya Yuanita Sagala, S.H.M.H sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lampura, tentu membawa harapan tersendiri Bagaimana Kajari yang sebelumnya merupakan koordinator pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, melakukan langkah-langkah kongkrit. Tidak hanya dalam melakukan tindakan pemberantasan, menyeret pelakunya kemeja hijau dan menuntut hukuman yang tinggi sehingga memberikan efek jera. Tetapi juga dapat secara komprehensif melakukan upaya pencegahan. Diantaranya mengembalikan kembali konsep bahwa korupsi bukanlah suatu budaya melainkan suatu penyakit yang harus disembuhkan. Kemudian Mengembalikan kodrat korupsi sebagai suatu hal yang memalukan dan menjijikan sebagai makna korupsi sendiri yang berarti busuk dan rusak. Menguatkan fungsi dan peranan Kejari Lampura untuk menyurutkan iklim korupsi di Lampura. Diantaranya dengan memberikan panutan yang dinilai berintegritas, bagaimana sikap tegas Kejari Lampura dalam menangani kasus-kasus korupsi. (*)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here