KOTABUMI—Belum dibayarkannya tunggakan pada rekanan atas sejumlah proyek pemerintah tahun 2018 di Kabupaten Lampung Utara(Lampura), menjadi keprihatinan tersendiri bagi fraksi Partai Kebangkitan Bangsa(F-PKB). Ketua F-PKB Tabrani Rajab, mengungkapkan Pemkab Lampura dapat menambah angka kemiskinan jika pembayaran proyek 2018 tidak segera direalisasikan.”Angka kemiskinan di Lampura cukup tinggi.
Nah dengan tidak dibayarkannya proyek tahun 2018, maka dipastikan angka kemiskinan semakin meningkat,”ujar Tabrani Rajab, di ruang F-PKB DPRD Lampura, Selasa (1/10).
Menurut Tabrani, para kontraktor di Lampura yang sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan menyelesaikan pekerjaan proyek pemerintah tahun 2018 lalu, dan hingga kini belum menerima pembayaran.
Hal ini, lanjut dia, akan membuat perekonomian para kontraktor menjadi terganggu. Bukan hanya kontraktor saja, tetapi juga para pekerja proyek, kuli bangunan, dan sejumlah usaha kecil, seperti tobong bata juga merasakan imbasnya. Mereka tidak dapat menerima apa yang sudah menjadi haknya.”Saya menyaksikan sendiri ada kontraktor yang sampai menjual genset rumahnya untuk makan,”ujar Tabrani.
Karenanya, lanjut ketua DPC PKB Lampura ini, dia akan konsent memperjuangkan nasib para rekanan tersebut. Ia bersama fraksinya akan meminta kepada bupati Lampura sebagai penanggungjawab APBD 2018 untuk segera membayarkan, atau menyelesaikan kewajiban pemerintah daerah. “Terlepas dari konflik kepentingan sewaktu pergeseran masa transisi, atau upaya hukum yang tengah dilakukan, maka kami minta pemerintah dalam hal ini bupati Lampura, untuk segera menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya itu,” tegas Tabrani. (ndo/her/rid)
