KOTABUMI – Tingginya Upah Minimum Kabupaten(UMK) yang direncanakan pada tahun 2020 diangka Rp 2.461.850, menuai protes dari para sejumlah pengusaha lokal dengan berbasis usaha mikro kecil menengah (UMKM). Terlebih usaha yang jalani baru saja dirintis oleh mereka.
”Kalau rencana kenaikan itu benar-benar terjadi, saya khawatir usaha ini bisa berdampak pada PHK(pemutusan Hubungan Kerja) terhadap para pekerja, dan akan gulung tikar. Sebaiknya disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini,”ungkap Eza Mayang, salah satu pelaku usaha rumah makan yang ada di Jalan Jendral Sudirman Kotabumi kepada Radar Kotabumi, Selasa (12/11).
Menurutnya, meski usulan kenaikan UMK Lampung Utara(Lampura) belum disahkan Gubernur, besaran nilai tersebut cukup memberatkan. Lantaran dengan besaran itu, dirinya khawatir tidak dapat melaksanakan kebijakan tersebut. Selain itu, omset yang didapatkan sehari-harinya menjadi salah satu alasan lain mengapa dirinya keberatan.
”Kami ini baru mulai belajar merintis usaha. Bayangkan, dengan kondisi ekonomi seperti saat ini bagaimana caranya harus membayar 10 orang pekerja. Jadi tolong pikirkan juga pelaku usaha seperti kami ini, jangan disamakan dengan perusahaan-perusahan besar,” ujarnya.(cw9/rid)
Selengkapnya, baca edisi cetak 13 November 2019
