KOTABUMI—Bimbingan teknis (Bimtek) Kepala desa (kades) se-Lampung Utara(Lampura) ke pulau dewata Bali, mendapat sorotan banyak kalangan, termasuk dari DPRD setempat. Bahkan, Komisi I DPRD Lampura berencana memanggil pengurus Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia(APDESI) Lampura. Komisi I ingin meminta penjelasan terkait Bimtek dimaksud.
“Kita akan panggil pengurus APDESI, untuk memberi penjelasan seputar pelaksanaan Bimtek di Bali,” terang ketua Komisi I DPRD Lampura, Hi. Rachmat Hartono, Minggu (1/12).
Menurut Rachmat, pelaksanaan Bimtek para kades tersebut menjadi pembahasan serius banyak kalangan. Ini lantaran Bimtek itu menelan biaya yang cukup fantastis, yakni mencapai Rp2,231 Miliar. Dimana jika dibagi dengan jumlah desa yang ada di Lampura, berarti satu kades mengeluarkan biaya sekitar Rp.10 juta. Dana sebesar itu diambil dari anggaran Dana Desa (DD) yang dikucurkan pemerintah pusat.
” Kita akan mintakan penjelasan, apakah dana yang dikeluarkan sebanding dengan hasil Bimtek yang didapat. Dalam arti para kades tersebut dapat lebih memajukan desanya,” jelas Rachmat.
Namun jika Bimtek yang dilaksanakan hanya untuk ‘membungkus’ kegiatan wisata atau jalan-jalan, tentu saja sangat tidak tepat. Sebab prinsipnya DD diperuntukkan guna memajukan desa dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga harus diperhatikan agar kepala desa bisa menggunakan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan.
Terlebih dalam kondisi perekonomian Lampura saat ini yang tengah terpuruk. Tentu saja kegiatan tersebut belum tepat dilakukan. Apalagi tujuan Bimtek Provinsi Bali, yang sangat jauh lebih maju dari Lampura. Sulit rasanya untuk menerapkan pola pemerintahan desa yang ada disana dengan kondisi desa di Lampura.
“Jika niatannya untuk perbandingan, tentu harus dipertimbangkan kondisi desa kita yang tidak sebanding dengan desa di pulau Bali. Mestinya yang jadi tujuan adalah desa maju di pulau Sumatera. Ini masih sebanding dengan kondisi didaerah kita.”ungkapnya.
Terlebih, lanjut Rahmat ia menerima informasi ada sejumlah kades yang membawa keluarganya. Meskipun berdalih dengan biaya sendiri, tentu saja sangat tidak beretika jika itu dilakukan dalam rangka Bimtek. “Semua akan kita pertanyakan dan diskusikan, hanya waktunya kapan, kita masih mau rapat internal komisi terlebih dahulu,” pungkasnya.(ndo/her/rid)
