KOTABUMI—Dewan Pimpinan Daerah(DPD) Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi(GMPK) Kabupaten Lampung Utara(Lampura) mengapresiasi langkah Komisi I DPRD Setempat yang telah mengambil sikap terkait bimbingan teknis(Bimtek) yang dilakukan para kepala desa(kades) se-Lampura beberapa waktu lalu.
Dalam hal ini, selain memanggil pengurus Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia(APDESI) Lampura, dan pihak penyelenggara kegiatan atau event organizer(EO) bimtek ke pulau dewata, Bali.
“Kita apresiasi dan mensupport langkah komisi I tersebut, dengan demikian akan diketahui secara jelas apa yang mendasari kegiatan itu. Termasuk manfaat dari kegiatan yang menelan biaya sangat fantastis tersebut,” terang juru bicara DPD GMPK Lampura Adi Rasyid, Selasa (3/12).
Menurut Rasyid, mestinya langkah yang diambil komisi I tersebut dapat diikuti lembaga berkompeten lainnya seperti Inspketorat, Kejaksaan, dan Unit Krimsus Polres Lampura. Karena kegiatan dimaksud terindikasi adanya Kolusi dan Korupsi. Indikasi itu menguat, ketika diantara Kades ada yang membawa serta keluarganya.
Kemudian desa tujuan di provinsi Bali yang memang menjadi tujuan wisata dunia. Kemudian kultur budaya, dan kondisi alamnya yang sangat jauh berbeda dengan kabupaten Lampung Utara. “Kita melihat kegiatan itu ada indikasi kolusi dan mungkin juga ada korupsi didalamnya. Karenanya langkah komisi I dapat menjadi pintu masuk lembaga lain, untuk mengusut kegiatan itu,” ujar Rasyid, sapaan akrabnya.(ndo/her/rid)
Selengkapnya, baca edisi cetak 4 Desember 2019
