KOTABUMI — Ternyata, Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Lampung Utara (Lampura) ke pulau Kute Dewata Bali, bukan kali ini saja. Tahun sebelumnya, juga pernah dilaksanakan, dengan anggaran yang tidak jauh berbeda.
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, Bimtek kades yang dilakukan pada tahun sebelumnya, tidak nampak realisasinya dilakukan ke setiap desa yang ada. Selain itu ternyata, pada tahun 2019 kegiatan itu di programkan kembali oleh Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Lampura, dengan anggaran milliaran rupiah.
Atas kondisi tersebut, LBH Perwira Hukum Indonesia (PHI) Lampura, Syahbudin Hasan selaku ketuanya meninta Dinas Pemerintah Desa (PMD) sebagai Satuan Kerja (Satker) terkait dan Inspektorat harus mengevaluasi para Kades yang mengikuti Bimtek agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
“Apabila tidak ada manfaatnya rekomendasikan saja ke Aparat Penegak Hukum (APH) untuk diperiksa, apa lagi diperkirakan dana yang habis untuk Bimtek ke Bali ini angkanya sangat pantastis yaitu mencapai Miliaran rupiah,” kata Syahbudin.
Lanjut dia, Bimtek tersebut hanya jalan-jalan, karena narasumber kegiatan itu juga masih dari Lampura. “Jadi aneh saja, jauh-jauh bimtek ke Bali pemateri tetap dari Lampura, ini terkesan dipaksakan dan diduga hanya menghabiskan anggaran saja,” tukas dia.
Diketahui, selain Bimtek Kepala Desa ABDESI Lampura juga menggelar kegiatan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Bendahara dengan biaya Rp 3.5 juta, serta Bimtek Sekretaris Desa (Sekdes) ke Yogjakarta dengan biaya Rp 8 juta.
Sementara itu salah seorang Kades yang enggan disebutkan namanya saat dikonfirmasi, membenarkan bahwa seluruh kades diwajibkan mengikuti Bimtek ke Bali, dan untuk pihak Event Organizer (EO) pelaksana kegiatan, kepala Desa tidak mengetahuinya. “Kalau pelaksana kegiatan bimtek kades, sekdes, aparat desa saya tidak tau, taunya kegiatan ini wajib harus ikut saja, pusing juga kepala saya, sedangkan itu dari Alokasi Dana Desa (ADD) semua. Apalagi dana ADD belum turun, terpaksa cari dana talangan,” kata kades yang identitasnya tidak mau disebutkan. (fer)
