KOTABUMI – Mewabahnya virus Corona ternyata dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini terungkap pada Media Gathering Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kotabumi dengan awak media di Kabupaten Lampung Utara, Selasa (28/1).
Menurut Kepala KPP Pratama Kotabumi Indra Priyadi, penerimaan pajak sampai akhir tahun 2019 mengalami penurunan sebesar -5,29 persen. Dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,248 triliun hanya terealisasi sebesar Rp969,2 miliar atau sebesar 77,63 persen.
“Faktor utama yang mempengaruhi penurunan capaian adalah penurunanan harga sejumlah komoditas unggulan, yaitu kopi, sawit, karet dan tebu,” kata Indra sapaan akrb Indra Priyadi.
Dijelaskan, penurunan harga komoditas tersebut berdampak pada turunnya Pajak Penghasilan (Pph) pasal 22 DN sebesar 24 persen; PPh pasal 25/29 sebesar 108 persen, dan PPh final sebesar 25 persen.
Namun demikian, lanjut Indra, untuk pembayaran PPh final 1 persen bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) justru mengalami pertumbuhan sebesar 16 persen dengan jumlah wajib pajak (WP) tumbuh 68 persen.
“Di balik penurunan capaian itu ada hal yang cukup menggembirakan. Di antaranya Pph Pasal 21 yang terkait dengan penghasilan karyawan tumbuh tipis. Ini artinya tidak ada PHK yang terjadi di wilayah KPP Pratama Kotabumi yang meliputi 7 kabupaten yaitu Lampung Utara, Waykanan, Lampung Barat, Pesisir Barat, Mesuji, Tulangbawang dan Tulangbawang Barat,” paparnya.
Indra menambahkan, indikator lain yang cukup menggembirakan adalah adanya pertumbuhan positif terjadi pada penerimaan dari PPh Pasal 23 (yang terkait dengan konsumsi jasa) dan PPN (yang terkait dengan konsumsi masyarakat.
“Hal ini menunjukkan meskipun ada penurunan harga komoditas di tingkat global, namun ternyata perusahaan maupun masyarakat pada umumnya masih mampu bertahan dengan kondisi tersebut,” ungkap pria berkacamata ini.
Meski demikian, sambung Indra, kita harus tetap mewaspadai kondisi geopolitik global yang sering kali ikut mempengaruhi perekonomian. “Seperti konflik Iran dengan Amerika Serikat, konflik Malaysia dengan India dan terakhir adanya wabah virus Corona. Keberadaan virus ini jika tidak mampu diantisipasi dengan baik tentu akan berimbas pada pembayaran pajak,” tuturnya.
Indra memaparkan, pada 2020 ini, pihaknya mengusung target penerimaan sebesar 1,199 triliun. Jumlah ini 4 persen lebih rendah dibanding target 2019 namun tumbuh sebesar 24 persen jika dibandingkan dengan realisasi 2019.
“Guna menggenjot penerimaan tersebut, KPP Pratama Kotabumi akan melakukan beberapa langkah,” ucapnya.
Langkah dimaksud adalah pengawasan pelaporan SPT dan pembayaran rutin baik WP orang pribadi non karyawan (OPNK) badan usaha maupun bendaharawan. langkah lain adalah profiling WP, ekstensifikasi (perluasan basis pajak) dan law enforcement yang berkeadilan.
Khusus untuk law enforcement, pada 2019 KPP Pratama Kotabumi telah melakukan pemeriksaan terhadap 159 WP, pemblokiran rekening (13 kali), lelang (4 kali) dan pencekalan ke luar negeri terhadap 2 WP.
“Ini bukti bahwa kita tidak main-main. Yang belum kami lakukan hanya opsi terakhir yaitu penyanderaan badan,” tegasnya.(fik)
Selengkapnya, baca edisi cetak 29 Januari 2020
