Menu

Mode Gelap
Wartawan AJNN Aceh Dilaporkan ke Polisi, Ini Sikap Tegas PJS Perhimpunan Jurnalis Siber Provinsi Lampung Resmi Dibentuk P3K Bakal Tak Diusulkan Lagi Pelajar SDN Handuyangratu Masih Belajar di Eks Balai Desa Disdikbud Persiapkan SDM Dalam Era Pembelajaran Digital

Headline · 29 Mar 2020 19:54 WIB ·

IDI Lampura Keluhkan Minimnya APD Plt.Bupati : Kita Tengah Pesan APD Dalam Jumlah Besar


 caption foto : dr.Sri Haryati ketua IDI Lampura Perbesar

caption foto : dr.Sri Haryati ketua IDI Lampura

KOTABUMI–Alat Pelindung Diri (APD) bagi Tim medis yang berada di seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Lampung Utara (Lampura), jumlahnya masih sangat minim. Padahal APD sangat diperlukan untuk penanganan Pasian Dalam Pengawasan (PDP) yang terpapar covid 19. Selain APD Tim medis juga membutuhkan pasokan vitamin. Hal itu disampaikan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Lampura, dr.Sri Haryati.

”kami tim medis bersama tim aparatur kecamatan dan desa intens melakukan berbagai langkah, baik itu pemantauan, pencegahan, dan lainnya. karenanya kami butuh vitamin, apalagi kami bekerja siang malam. selain yang terpenting adalah ketersediaan APD ” ujar dr Sri Haryati, Minggu (29/3).

Menurutnya, pasokan APD yang telah didistribusikan oleh Dinas Kesehatan Lampura sebelumnya, sudah mulai menipis. Ia khawatir jika tidak segera didistribusikan kembali, APD yang ada akan habis dan tim medis tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya.
Terpisah Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati setempat, Budi Utomo menyampaikan jika Pemkab Lampura saat ini sedang memesan APD dalam jumlah yang banyak.

“Saat ini, kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung untuk memesan APD petugas medik dalam jumlah yang banyak ke pihak perusahaan yang ditunjuk,” terang Budi Utomo, Minggu (29/3)melalui komunikasi pesan whatApps.

Budi berharap, seluruh elemen dapat bersabar. “Bukan pemerintah tidak ada langkah konkrit, namun persoalan yang dihadapi bukan persoalan yamg sederhana. Butuh ketelitian, penanganan yang intens, serta melalui mekanisme yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)” tegas Budi Utomo. (ndo/her)

Artikel ini telah dibaca 28 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Gelar Rapimnas 12 Mei 2026, DPP Evaluasi Persiapan DPD Menuju Konstituen Dewan Pers

7 April 2026 - 13:56 WIB

Terkait WFH Pemkab Lampura Tunggu Provinsi

2 April 2026 - 10:44 WIB

Bupati Targetkan 30 Titik Rumah Ibadah Diperbaiki

1 April 2026 - 16:10 WIB

Kasus Dugaan Pengeroyokan Ibu Hamil di Pekanbaru, APH Didesak Tetapkan Tersangka

31 Maret 2026 - 19:20 WIB

Capaian Akte Lahir Lampaui Target

16 Maret 2026 - 20:03 WIB

Ini Tenaga Kesehatan Yang Berjaga di 3 Poskotis

16 Maret 2026 - 12:51 WIB

Trending di Headline