Terkait Kasus Oknum Anggota DPRD Lampura, Dekan FHS UMKO Angkat Bicara

4369

KOTABUMI — Kasus tindak pidana penganiayaan yang di duga dilakukan oleh salah satu oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berinisial Ab, hingga kini masih menjadi sorotan dari sejumlah kalangan.

Salah satunya muncul dari akademisi. Suwardi yang merupakan Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi (Umko) menilai kasus tersebut harus diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Apalagi itu menyangkut seorang wakil rakyat dan korbannya adalah wong cilik,” Ujarnya melalui sambungan telepon genggamnya, Selasa (5/5) sekira pukul 13.00 WIB.

Dikatakan, pihak kepolisian harus bekerja secara profesional. Apabila ada bukti-bukti yang cukup harus segera di tindaklanjuti. Jangan karena terlapornya pejabat membuat pihak kepolisian menjadi surut nyali.

Menurut Suwardi, partai yang menaungi anggota Legislatif (Aleg) tersebut hendaknya segera melakukan klarifikasi kepada kadernya. Kalau memang kadernya nanti terbukti bersalah maka partai harus tegas juga dalam menyikapi dan mengambil tindakan.

“Ya, sudah pasti itu. Karena kalau aleg melakukan tindak pidana harus dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap yang bersangkutan, karena dia telah mencoreng nama partai,” tegasnya.

Terpisah, Panit 1 Reskrim AIPDA Purwanto yang mewakili Kapolsek Bukitkemuning AKP Tatang Maulana saat di konfirmasi diruang kerjanya mengatakan, perkara tersebut saat ini sedang ditangani. Sejauh ini masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi. Setelah keterangan saksi pelapor dan terlapor di ambil maka pihaknya akan segera melakukan gelar perkara.

Untuk terlapor sendiri saat ini belum dilakukan pemanggilan. Sebab proses pemanggilan terlapor ini harus memakai prosedur, sebab yang bersangkutan merupakan salah satu anggota DPRD Lampura.

“Perkara tersebut saat ini sedang kami tangani , sejauh ini masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi, dan untuk terlapor sendiri belum dimintai keterangan,” ujarnya. Ditambahka, jika perkara tersebut merupakan Tindak Pidana Ringan (Tipiring). (fer/her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here