KOTABUMI — Seperti tak ada habisnya, polemik data bantuan sosial yang diperuntukan bagi masyarakat Kabupaten Lampung Utara (Lampura) lagi-lagi mencuat di tengah kondisi pandemi corona virus 2019 (Covid-19). Masyarakat juga mempertanyakan lambannya kinerja yang dilakukan oleh aparatur Kelurahan/Desa dalam proses pendataan dilapangan.
Seperti yang diutarakan Rahmad (48), Warga LK III Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan. Menurutnya proses pendataan yang dilakukan mulai dari tingkat RT hingga kelurahan sangatlah tidak menguntungkan ia dan keluarganya.
“Padahal dokumen kartu keluarga sudah saya berikan. Tapi nyatanya sampai batas waktu yang ditentukan, nama saya tidak terdaftar sebagai penerima Bantuan Sosial Tunai (BST),” ujar pria yang sehari-harinya berprofesi sebagai tukang ojek tersebut kepada Radar Kotabumi, kemarinu (17/5).
Mirisnya lagi, saat ia mendatangi langsung Kelurahan setempat, dengan entengnya sang lurah menjawab bahwa batas pendataan sudah berakhir dan telah dikirim ke Dinas Sosial untuk diteruskan ke Kemensos sejak Kamis (14/5) lalu. Padahal beberapa hari sebelumnya, Rahmad telah melakukan permohonan secara langsung dengan mendatangi kelurahan tempat dimana ia bermukim.
Bahkan menurut pengakuan bapak dua orang anak itu, sejauh ini tak ada satupun jenis program bantuan sosial yang dirasakan olehnya.
“Belum ada satupun pak bantuan yang saya terima. Ini ditambah lagi bantuan sosial Covid-19 nama saya nggak terdata. Kata pak lurah waktu itu mau coba diupayakan lewat bantuan yang dananya dari APBD. Mudah-mudahan aja bener,” keluhnya.
Tak jauh berbeda yang diutarakan Yunida Ani, warga lainnya, meski dirinya sedikit beruntung lantaran namanya masuk dalam daftar perluasan Program Keluarga Harapan (PKH). Ia menyebut, bahwasanya bantuan sosial yang baru pertama kalinya dirasakan itu tergolong lamban. Bukan tanpa alasan hal itu dilontarkannya, pasalnya sejak berbagai progam bantuan diluncurkan oleh Kementerian Sosial baru diperiode inilah ia baru dapat merasakannya.
“Ini juga baru pertama bang. Belum pernah sama sekali saya rasakan. Untung nama saya masuk dalam daftar perluasan peserta PKH. Padahal yang ekonominya lebih baik dari saya banyak yang masuk data,” ungkap Yunida yang juga diamini Miatuan warga lainnya.
Disisi lain, Suahmad, lurah Kelapa Tujuh tak menampik soal masih adanya warga yang tak mendapatkan sejumlah bantuan sosial dari pemerintah. Ia mengaku sempat kewalahan dalam proses pendataan dilapangan. Walhasil sampai tenggat waktu yang ditentukan, pihaknya hanya mengajukan 300 warga calon penerima BST Covid-19 serta 103 warga sebagai peserta PKH.
“Memang benar masih ada warga yang tidak terdata. Nanti kami usulkan, biar bisa dibantu lewat bantuan yang sumber dananya dari APBD. Akan kami upayakan segera,” ucapnya.
Menyikapi hal itu, Muhammad Erwinsyah, selaku Kepala Dinas Sosial mengatakan, pihaknya telah memerintahkan aparatur baik tingkat kelurahan/desa segera mengusulkan para warga yang tidak terdata tersebut untuk diupayakan masuk dalam data penerima bantuan sosial yang dibiayai dari dana APBD. Sekaligus memasukan nama-nama yang memang layak menerima bantuan, namun belum terdata, dapat dimasukan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui musyawarah desa atau kelurahan.
“Sambil menunggu finalisasi validasi kemensos, Insyallah kita bantu lewat dana APBD. Bantuan itu berupa beras yang akan disalurkan dalam tiga tahap,”.
Diketahui, untuk mengcover sejumlah warga yang belum terdata sebagai penerima bantuan sosial. Dinsos Lampura sementara ini telah menyiapkan 300 ton beras dengan asumsi jumlah beras itu nantinya bakal disalurkan kepada 30 ribu kepala keluarga yang memang benar-benar membutuhkan. (ano/fer/her)
