KOTABUMI — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(Bappeda) Kabupaten Lampung Utara(Lampura) tetap akan mengajukan usulan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan(Musrenbang) tahun 2020 pada usulan Musrenbang baru di tahun 2021.”Untuk rencana awal 2020 dan rencana baru 2021 ini tidak dapat dipisahkan. Kita akan jadikan satu, namun usulan yang menjadi sangat prioritas akan kita kedepankan,”tutur Plt. Kepala Bappeda Lampura H. Syahrizal Adhar, Kamis (18/6).
Hasil Musrenbang dari tingkat bawah hingga tingkat Kabupaten diolah untuk kemudian di godok sesuai dengan kondisi keuangan Lampura. Lalu selanjutnya dilakukan hearing bersama anggota DPRD.
Sehingga usulan di tahun 2021 digabungkan dan usulan yang awal atau sebelumnya tentap di usulkan karena sudah menjadi skala prioritas.
Begitu juga untuk usulan yang baru, akan dibahas bersama.”Kita tetap optimis. Pak Plt. Bupati Budi Utomo sudah memerintahkan kepada Kepala OPD untuk menjemput anggaran di pusat. Kepala OPD terkait diminta untuk membuat proposal dan mempresentasikannya di Pemerintah Pusat,”jelas Syahrizal.
Tahun 2020 ini masih Syarizal, memang banyak pembangunan-pembangunan yang tertunda. Hal itu disebabkan sejumlah anggaran di setiap OPD dialihkan untuk menangani biaya tanggap darurat Covid-19. Dengan tertundanya pembangunan di tahun ini, diharapkan sesuai dengan pesan Plt. Bupati bila mana ada usulan perbaikan jalan Kabupaten dan tidak dapat dibiayai Pemkab Lampura di tahun ini bisa dibiayai lewat Dana Desa. Dengan memberikan rekomendasi melalui PUPR untuk menghitung RAP dan spesifikasinya.”Yang akan bekerja tetap mereka. Ini dilakukan untuk meningkatnya transportrasi jalan darat, dengan begitu perputaran ekonomi tidak terhambat,”paparnya.
Dirinya juga meminta kepada seluruh Kepala OPD hingga ke tingkat Desa di anggaran Perubahan tahun 2020 dan penyusunan anggaran baru di tahun 2021 untuk pencegahan dan penularan Covid-19.
Mulai dari anggaran untuk pengadaan tempat cuci tangan, Handsanitizer, Disenfektan Masker dan perlengkapan lainnya untuk mencegah pelebaran Covid-19.”Mungkin kalau dulu anggaran untuk beli sabun itu nggak masuk akal, tapi saat ini wajib. Ini demi memutus mata rantai penyebaran covid-19,”himbaunya. (ria/fer/her)
