KOTABUMI — Palantikan Drs.Lekok, MM sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Lampung Utara (Lampura) tinggal menunggu hari. Karena sejatinya tidak ada lagi persoalan, menyangkut pelantikan dimaksud. Hanya menunggu rekomendasi dari Kemendagri yang masih belum turun. Setelah itu, Lekok akan bertugas dalam posisi strategis agar pemerintahan di Kabupaten setempat dapat berjalan optimal.
Dalam posisi normal, Lekok yang mengenal betul bagaimana kondisi Lampura, sebab dirinya pernah mengabdi dalam waktu cukup lama, tentu tidak ada persoalan. Apalagi Lekok memiliki track record atau rekam jejak yang baik. Namun saat ini Lampura dalam posisi yang terpuruk. Baik menyangkut keuangan, maupun kepercayaan publik. “Ini yang menjadikan tugas Sekdakab yang baru semakin berat,” jelas Suwardi, akademisi Universitas Muhammadiyah Kotabumi (Umko), Senin (22/6).
Menurut Suwardi, dengan kasus yang menerpa Bupati (non aktif) Agung Ilmu Mangkunegara, ada degradasi kepercayaan publik Lampura atas kinerja pemerintah Kabupaten Lampura. Loyalitas dan tingkat disiplin mengendur bahkan terjun bebas. Saling curiga juga tumbuh dan berkembang dalam tubuh pejabat dan aparaturnya. Terjadi pengkotakan, antara yang merasa setia dengan Agung dan yang berada dalam oposisi. “Ini yang harus segera disatukan oleh Lekok sebagai Sekdakab, agar semua berjalan dengan satu visi. Ini bukan sebuah hal yang mudah. Keras belaiu akan dibenci, kendur beliau tidak akan dihargai”, ujar praktisi hukum muda ini.
Suwardi yang merupakan aktivis ini menambahkan, persoalan sangat krusial yang harus dibenahi oleh Lekok adalah persoalan anggaran. Sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Lekok harus mampu membawa Lampura keluar dari persoalan anggaran. Diketahui Lampura banyak tersandung persoalan keuangan. Tunggakan pada pihak ketiga, belum terbayarnya Anggaran Dana Desa (ADD) dan Tunjangan Kinerja (Tukin). Itu masih ditambah lagi dengan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang harus dialihkan dan terserap untuk itu. Tentu saja perjalanan OPD kedepan tidak dapat optimal. “banyaknya tunggakan yang harus diselesaikan, membuat perjalanan pemerintahan tidak akan berjalan optimal. nah sebagai Sekdakab, beliau dituntut untuk dapat menyelesaikan itu,” terang Suwardi.
Karenanya Suwardi berharap, Lekok dapat segera beradaptasi dan mengambil langkah-langkah kongkrit. Jika tidak, maka kepercayaan terhadap kemampuan Lekok dalam waktu dekat akan menurun. “Ini harus menjadi prioritas beliau. Jika tidak kehadiran beliau menjadi hambar. Sementara masyarakat berharap banyak, beliau dapat melakukan pembenahan,” pungkas Suwardi. (ndo/fer/her)
