KOTABUMI-–Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Lampung Utara (Lampura) ancam turunkan massa dalam jumlah besar. Ini lantaran
PT PLN Unit Layanan Pelanggan (UPL) Bumi Abung, tidak menggubris tuntutan GMBI untuk memberikan data jumlah pelanggan dan total pendapatan PLN, sebagai mana yang disampaikan dalam aksi demontrasi GMBI di kantor PLN beberapa waktu lalu.
Imausyah, pentolan LSM GMBI Lampura menerangkan, pihaknya merasa kecewa dengan sikap PLN UPL Bumi Abung. Sebab tanggapan pihak PLN ULP Bumi Abung yang dituangkan dalam surat resmi yang disampaikan pada GMBI, hanya berisikan gambaran pada umumnya. Mereka malah menyarankan GMBI untuk membuka portal resmi PLN jika ingin mengetahui jumlah pelanggan berikut total pendapatan PLN.
Dalam Surat yang disampaikan Jum’at pekan lalu itu, PLN ULP Bumi Abung juga menyarankan untuk menanyakan data penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada instansi di lingkungan Pemkab Lampura. “Kami akan pertanyakan soal ini pada PLN Provinsi dan pusat. Jika jawabannya masih sama, kami akan gelar aksi unjuk rasa besar–besaran,”ujarnya, Senin (21/9)
Terkait dugaan pengemplangan PPJ oleh PLN ULP Bumi Abung sebelumnya juga dipertanyakan Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Lampura. Bahkan, GMPK telah melaporkan dugaan ini kepada pihak DPRD Lampung Utara.
Laporan itu langsung direspon oleh para wakil rakyat. Tak tanggung – tanggung, dua komisi langsung bergabung untuk membedah dugaan pengemplangan tersebut. Dua komisi itu yakni Komisi II dan III.
Rapat lintas komisi bersama perwakilan pihak PLN sempat dilakukan belum lama ini. Kala itu, rapat terpaksa ditunda akibat pihak PLN tak dapat memberikan data pelanggan sesuai keinginan dari anggota DPRD Lampung Utara.
Selain itu, penundaan juga dikarenakan perwakilan PLN, Ilyas yang hadir dalam rapat memberikan data yang jauh berbeda dengan data disampaikan oleh manajer ULP Bumi Abung, Benni Adenata. Rapat kemudian diagendakan kembali dalam waktu dekat. Sayangnya, meningkatnya jumlah pasien Covid-19 membuat pihak legislatif terpaksa menunda sementara untuk kembali memanggil pihak PLN.
Dalam rapat dengar pendapat lintas komisi itu, pihak perwakilan PLN, Ilyas mengatakan bahwa jumlah pelanggan listrik Lampung Utara mencapai 91.867 pelanggan. Jika dibandingkan dengan data yang disampaikan ini oleh Manajer PLN ULP Bumi Abung, Benni Adenata kepada awak media pada Rabu (2/9) jelas sangat berbeda. Kala itu, menurut Benni, total pelanggan listrik khusus Lampung Utara berdasarkan data terakhir berjumlah 140 ribu. Artinya terdapat selisih sekitar 50.000 ribu pelanggan. (ndo/her)
