Pemkab Diminta Bentuk Tim Khusus Dalami Dugaan Kebocoran PPJ

101
caption foto : Romli, ketua DPRD Lampura

KOTABUMI–Dugaan kebocoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) mendapat perhatian serius ketua DPRD Lampung Utara (Lampura), Romli. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten setempat hendaknya membentuk tim untuk mengecek ke lapangan, memastikan data jumlah pelanggan ‎berikut total perolehan PPJ yang terserap setiap bulannya. Langkah ini harus dilakukan supaya persoalan dugaan kebocoran PPJ bisa menjadi lebih jelas.“Saya sarankan eksekutif bentuk tim khusus untuk turun langsung ke lapangan terkait dugaan kebocoran PPJ itu,” ujar Romli, diruang kerjanya, Kamis (1/10).

Dikatakan Romli, dengan turun langsung hingga ke lapisan masyarakat yang paling bawah maka data pelanggan berikut total biaya pemakaian listrik yang dikeluarkan dapat benar – benar dip‎astikan kebenarannya. Dimana data itu nantinya dapat digunakan sebagai pembanding saat rapat bersama dengan pihak PLN.

‎Dugaan kebocoran uang PPJ yang dikelola oleh PLN ULP Bumi Abung, Lampung Utara menyita perhatian banyak kalangan. Mulai dari kalangan LSM (GMPK dan GMBI), DPRD, pemkab hingga pihak kejaksaan. Dugaan kebocoran uang PPJ telah dilaporkan oleh GMPK kepada pihak legislatif.

Adapun respon dari pihak ‎Kejaksaan Negeri Lampura terkait persoalan ini ialah siap mendalami dugaan kebocoran tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Kasie Intelejen Kejaksaan Negeri Lampura, Hafiezd beberapa waktu lalu.
Sementara DPRD setempat juga telah melakukan rapat lintas komisi bersama perwakilan pihak PLN. Namun, rapat terpaksa ditunda akibat pihak PLN tak dapat memberikan data pelanggan sesuai keinginan dari anggota DPRD Lampung Utara.

Selain itu, penundaan juga dikarenakan perwakilan PLN, Ilyas yang hadir dalam rapat memberikan data yang jauh berbeda dengan data disampaikan oleh manajer ULP Bumi Abung, Benni Adenata. Rapat kemudian diagendakan kembali dalam waktu dekat. ‎Sayangnya, meningkatnya jumlah pasien Covid-19 membuat pihak legislatif terpaksa menunda sementara untuk kembali memanggil pihak PLN.

Dalam rapat dengar pendapat lintas komisi itu, pihak perwakilan PLN, Ilyas mengatakan bahwa jumlah pelanggan listrik Lampung Utara ‎mencapai 91.867 pelanggan. ‎Jika dibandingkan dengan data yang disampaikan ini oleh Manajer PLN ULP Bumi Abung, Benni Adenata kepada awak media pada Rabu (2/9) lalu jelas sangat berbeda. Kala itu, menurut Benni, total pelanggan listrik khusus Lampung Utara berdasarkan data terakhir berjumlah 140 ribu. ‎Artinya terdapat selisih sekitar 50.000 ribu pelanggan jika data keduanya dibandingkan satu sama lain. (ndo/her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here