KOTABUMI–Pelantikan Budi Utomo sebagai Bupati Lampung Utara (Lampura) sisa masa jabatan 2019-2020, memang patut untuk disyukuri. Namun hendaknya, tidak menampilkan euforia (perasaan gembira yang berlebihan-red) dengan amanah yang diberikan itu. Karena sesungguhnya, amanah itu harus dipertanggungjawabkan. Baik kepada masyarakat Lampura maupun kepada Allah SWT. Terlebih posisi Budi Utomo menduduki jabatan tersebut, bukan merupakan pilihan rakyat an sich (pada dirinya sendiri-red).
Melainkan dalam sebuah rangkaian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dimana dirinya diminta untuk mendampingi Agung Ilmu Mangkunegara dalam Pilkada Lampura 2018 lalu. “Sangat tidak elok, ketika pelantikan ini disambut dengan euforia. Karena jabatan itu diperoleh lantaran amanat Undang-undang mengharuskannya demikian. Bukan lantaran pilihan rakyat an sich. Ada proses panjang hingga kejadian yang menimpa Agung Ilmu,” jelas A.Bastian Rajomudo, salah satu tokoh masyarakat Lampura, Selasa (3/11).
Menurut Rajomudo, justru yang mesti dikedepankan bagaimana Budi dapat membuktikan dirinya mampu membawa Kabupaten Lampura lebih maju dan sejahtera. Apalagi saat ini Lampura dalam situasi dan kondisi yang sangat tidak menguntungkan. Utamanya dalam hal Keuangan Daerah. Beban keuangan yang besar, masih harus direfokusing untuk keperluan penanggulangan Covid-19. Praktis akan ada banyak program yang tidak dapat dilaksanakan atau dilaksanakan sekenanya saja.
Sementara itu, Budi juga dituntut untuk berkerja maksimal membenahi tata kelola pemerintahan. Inilah yang kemudian membuat Gubernur Lampung dalam sambutannya mengingatkan Budi. Untuk segera mengisi dan mencari wakil Bupati supaya tidak terjadi kekosongan jabatan yang cukup lama. Ini penting agar tidak ada polemik-polemik yang nantinya akan berdampak buruk untuk daerah. Sehingga Budi dapat lebih fokus bekerja yang pada gilirannya mampu membawa Kabupaten Lampura bangkit dan lebih baik lagi untuk kedepannya.
Untuk kursi wakil bupati ini, Lanjut Bastian, dituntut kepiawaian Budi Utomo untuk menentukan siapa sosok yang akan mendampinginya itu. Karena kesalahan dalam hal sosok pendamping akan berakibat fatal. Masih segar dalam ingatan, bagaimana pasangan Agung-Sri Widodo dalam perjalanannya justru berseteru. Perseteruan itu berdampak pada pembangunan dan perjalanan pemerintahan Kabupaten Lampura. “Ini menjadi cacatan sejarah yang mesti menjadi perhatian khusus pak Bupati. Selip sedikit dalam menentukan wakil, maka akan berdampak terhadap Kabupaten Lampura secara keseluruhan,” tegasnya.
Memang untuk mengusulkan sosok pendamping itu, merupakan ranahnya partai pengusung. Tetapi itu tidak lebih hanya sebatas formalitas. Sebab pada gilirannya, penentu tetap berada pada Bupati. “Saya ingatkan, pak Bupati jangan sampai gegabah dalam hal penentuan wakil bupati. Harus benar-benar ditinjau dari berbagai aspek. Ini jika Lampura akan kembali bangkit dan berjaya.” pungkasnya (ndo/her)
