KOTABUMI–Kursi wakil bupati Lampung Utara (Lampura) belakangan menjadi seksi dibicarakan. Baik menyangkut kreteria maupun kemungkinan ‘bercerai’nya pasangan bupati dan wakil bupati ditengah jalan. Terlebih Lampura mempunyai ‘sejarah’ kelam mengenai hubungan mantan bupati dan wakilnya. Semasa kepemimpinan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara dan Wakil Bupati Sri Widodo, keduanya kerap terdengar tidak akur. Bahkan, keretakan keduanya mencapai puncaknya saat Sri Widodo ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Bupati Lampung Utara.
Waktu itu Sri Widodo menggantikan sementara peranan Agung Ilmu Mangkunegara (AIM) sebagai pimpinan daerah yang sedang cuti kampanye tahun 2018. Kala menjabat sebagai Plt Bupati, Sri Widodo melengserkan semua pejabat yang dikenal dekat dengan AIM. Kebijakan ini jugalah yang membuat Sri Widodo dicopot statusnya sebagai Plt Bupati sehari lebih cepat dari jadwal.
Pengalaman buruk yang pernah dialami Lampung Utara itu jugalah yang membuat tokoh masyarakat Kecamatan Tanjungraja, Lampung Utara, Ismet Al-Fasha tertarik untuk memberikan sedikit wejangan kepada Bupati Budi Utomo dalam ‘memilih’ calon pendampingnya.
Menurut Ismet, pengalaman buruk yang pernah dialami itu semestinya tidak perlu terjadi jika saja dalam penetapan calon pendampingnya didasari sejumlah pertimbangan matang. Diantaranya adalah apakah calon pendamping itu merupakan sosok yang benar–benar diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Kemudian calon pendamping itu dapat memahami tugas pokok dan fungsinya dengan baik .
Ketidakakuran antara kepala daerah dan wakilnya bukan hanya mengganggu roda pemerintahan, tapi juga memberikan contoh buruk kepada masyarakat. Ketidakstabilan pemerintahan akan terus terjadi sepanjang konflik itu tidak mereda. “Ini harus menjadi perhatian serius untuk memilih sosok wakil bupati Lampura kedepan,” ujarnya, Kamis (10/12).
Dikatakan Ismet, jika itu tidak terpenuhi lebih baik Budi Utomo tidak usah punya wakil. “Buat apa punya wakil kalau nanti enggak akur,” pungkasnya (ndo/her).
