Oleh : Hery Maulana
Assalamualaikum wr wb
Fasilitas kendaraan dinas bagi pejabat, menjadi sebuah kebutuhan. Sebab mobilitas pejabat yang tinggi, memang harus didukung dengan kendaraan dinas yang disesuaikan dengan peruntukannya. Disisi lain, kelayakan kendaraan dinas juga menjadi ‘gensi’ tersendiri bagi daerah. Karenanya banyak daerah yang memberikan fasilitas mobil mewah untuk para pejabatnya.
Namun ditengah pandemi Covid-19 yang tengah melanda hampir seluruh belahan dunia, terjadi kemerosotan ekonomi yang luar biasa. Banyak pengusaha yang gulung tikar, warga yang terpaksa di PHK dan semakin minimnya penghasilan untuk para pengusaha mikro dan menengah. Bahkan negara sendiri harus mengeluarkan dana sangat besar, untuk mengatasi dampak sosial dari pandemi yang terjadi. Termasuk juga pemerintah daerah hingga kelevel pemerintah desa. Semua dana di refokusing, lantaran terjadi penyerapan anggaran untuk bantuan covid-19.
Nah dalam perekonomian masyarakat dan pemerintah yang sulit, tentu tidak elok jika Pemerintah Daerah seperti Kabupaten Lampung Utara (Lampura), membeli mobil dinas yang tergolong mewah untuk pejabatnya. Apalagi jika mobil dinas yang lama masih layak pakai. Bukan tidak menyadari akan kebutuhan mobil-mobil dinas dimaksud. Tetapi realita yang mesti disadari, bagaimana hari ini perekonomian warga nyungsep. Hampir seluruh usaha, baik bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan perdagangan lesu. Situasi ini diperparah dengan keharusan mentaati protokoler kesehatan. Dimana mau tidak mau, terjadi pembatasan aktivitas. Warga tidak lagi dapat secara leluasa mencari nafkah, seperti sebelum pandemi terjadi.
Nah ditengah ketegangan warga untuk mencari sesuap nasi, mereka bakal dipertontonkan dengan berseliwernya mobil dinas baru pejabatnya. Rasanya ini sangat tidak adil dan melukai hati masyarakat. Alangkah baiknya, jika pengadaan mobil baru itu ditunda sampai dengan perekonomian daerah stabil. Toh mobilitas pejabat tetap dapat berlangsung, meskipun tanpa mobil baru. (**)
Wassalam
