KOTABUMI —Terkait parahnya kondisi infrastruktur jalan, baik di dalam kota maupun lingkar kota, Aprozi Alam, angkat bicara.
Salah satu tokoh masyarakat Lampung Utara (Lampura) tersebut mengatakan, mengenai parahnya kondisi infrastruktur jalan lingkar kota maupun perkotaan, perlu adanya percepatan pembangunan oleh pemerintah.
“Infrastruktur sebagai penunjang peningkatan ekonomi masyarakat sangat diperlukan, apalagi setiap saya pulang. Saya perhatikan dari jalan lingkar sampai jalan perkotaan keadaannya semakin parah. Perlu segera ada perbaikan” ujarnya Minggu (28/2).
Disinggung mengenai adanya Refocusing anggaran ditengah pandemi yang membuat terpangkasnya anggaran untuk pembangunan, Aprozi Alam mengatakan, pemerintah daerah sudah harus memanfaatkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi maupun pusat.
“Tahun 2020 Provinsi sudah menggelontorkan DBH untuk Lampura, itu bisa digunakan untuk peningkatan dan perbaikan infrastruktur diluar APBD dan APBN” jelasnya.
Memasuki tahun ketiga pemerintahan yang baru, lanjut Aprozi Alam, seharusnya visi dan misi kepala daerah sudah berjalan, apalagi mengenai infrastruktur yang menurutnya krusial, tidak lagi menjadi keluhan.
“Dua tahun lebih pemerintahan baru berjalan, seharusnya janji-jani politik itu sudah ada yang berjalan. Apalagi urusan infrastruktur” kata dia.
Disinggung mengenai DBH yang dikucurkan pertriwulan untuk pemerintah daerah, yang selama ini belum diketahui peruntukannya, Aprozi Alam mengatakan, DBH tersebut sebaiknya di manfaatkan untuk perbaikan infrastruktur sebagai perwajahan kota.
“Sangat bisa, DBH itukan berasal dari banyak sumber, diantaranya pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan, dan lain-lain. Itu dari rakyat untuk rakyat peruntukannya” jelasnya.
Karena menurut Aprozi Alam, saat pencairan DBH, ada komitmen antara Bupati dengan pemerintah Provinsi tentang untuk apa DBH tersebut.
“Kenapa tidak dipergunakan untuk peningkatan dan perbaikan infrastruktur saja” cetusnya.
Aprozi Alam, berharap pimpinan daerah di Lampura jangan hanya bermain di zona nyaman, harus memiliki terobosan yang anti mainstream untuk kepentingan masyarakatnya.
“Saya sebagai putra daerah sangat miris dengan keadaan Lampura, coba sebagai pimpinan itu jangan cuma tergantung dari APBD dan APBN saja untuk pembangunan, apalagi sekarang ini adanya refocusing jelas ada pemangkasan. Ya manfaatkan DBH dan CSR dong” terangnya.
Masih kata Aprozi Alam, perlu adanya dorongan pemikiran dan sinergitas elemen masyarakat dan pemerintah daerah untuk pembenahan Lampura.
“Kita ini dari kampung harus jadi motor pendorong pemerintah untuk perbaikan infrastruktur perkotaan” pungkasnya.
Diketahui, sesuai surat edaran mentri dalam negri nomor NO. 903/ 145/ SJ Januari 2021 lalu tentang percepatan penyerapan anggaran, selambat-lambatnya triwulan pertama harus sudah berjalan. Percepatan ini gunanya untuk menunjang peningkatan ekonomi ditengah pandemi. (fer/her)
