KOTABUMI–DPC Partai Demokrat Lampung Utara (Lampura), menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebab KLB dimaksud dinilai inskontitusional, tidak sah atau abal-abal. Karena tidak memenuhi syarat sahnya penyelenggaraan KLB sebagaimana Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat. Diantaranya KLB diselenggarakan atas dasar usulan Majelis Tinggi Partai, Dihadiri oleh 2/3 DPD dan 1/2 DPC Partai Demokrat di seluruh Indonesia. “Kami (DPC Partai Demokrat Lampura), jangankan menghadiri, menyetujui saja penyelenggaraan KLB tersebut tidak pernah. Kondisi ini terjadi di seluruh DPD dan DPC Partai Demokrat di Seluruh tanah air,” tegas M.Yusrizal, ST, ketua DPC Partai Demokrat Lampura, Minggu (7/3).
Menurut Yusrizal, ia bersama seluruh jajaran DPC Partai Demokrat Lampura menyatakan menolak KLB yang kemudian memunculkan nama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum. Mereka tetap setia pada Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) dan tetap mengakui AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.” “Saya tegaskan, kami dan seluruh jajaran pengurus DPC Demokrat menolak apapun hasil KLB. Itu tidak sah alias abal-abal, kami tetap bersama AHY,” tegas Yusrizal.
Karenanya Yusrizal meminta pemerintah dalam hal ini Kementrian Hukum dan Hak Azazi Manusi (HAM), tidak mengakomodir apapun hasil KLB. Karena penyelenggaraan KLB tersebut jelas abal-abal dan mencederai demokrasi di Indonesia. “KLB tersebut tidak hanya mencederai Partai kami, tetapi juga mencederai demokrasi dinegara kita,” ujar mantan ketua DPRD Lampura itu.
Diketahui, Politik nasional memanas, seiring kudeta yang terjadi di tubuh partai berlambang Mercy ini. Sejumlah kader Demokrat, turut menghadiri Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara. Bahkan, politisi Partai Demokrat seperti Jhonie Alen dan Max Sopacua, Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Syofwatillah Mohzaib, Ahmad Yahya, dan Marzuki Alie, yang resmi di pecat dari kepengurusan Demokrat, hadir dalam KLB tersebut. KLB juga kemudian memutuskan KSP Moeldoko sebagai ketua umum. Atas penyelenggaraan KLB itu, Ketua Umum Partai Demokrat AHY menyatakan KLB tersebut inskonstitusional. Pernyataan itu dikuatkan oleh SBY selaku ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. (ndo/her)
