Lampura Fokus Tingkatkan Pengarusutamaan Gender KOTABUMI—Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Lampung Utara(Lampura) terus berbenah, selain melakukan pembenahan tentang pembangunan dan perekonomian, Pemkab Lampura juga tengah Fokus untuk meraih Anugerah Parahita Ekapraya (APE). APE adalah penghargaan sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan Peran pada Pimpinan Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).
Sekdakab Lampura H. Lekok menuturkan, di Kabupaten Lampura sendiri sudah banyak kaum perempuan yang duduk di berbagai profesi dan jabatan strategis.
Kaum perempuan memang perlu mendapatkan perhatian khusus dengan memberikan perlindungan dan pengarusutamaan gender demi menjaga harkat dan martabatnya.
Mengingat kaum perempuan sangat rentan terhadap diskriminasi.”Terkait Perlindungan Perempuan Pemkab sudah mengeluarkan Perda Nomor:1/2017 tentang perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan. Hal ini dilakukan untuk melindungi dan menghapus diskriminasi terhadap perempuan,”tuturnya Lekok.
Ditempat yang sama Kepala Bappeda Lampura Andi Wijaya menjelaskan, Verifikasi lapangan yang dilakukan oleh tim dilakukan setelah Pemkab Lampura menyerahkan dokumen menuju proses penghargaan APE.
APE merupakan penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah yang memiliki program dalam kesetaraan Gender.
Yang paling utama tujuannya bukan hanya mengharapkan penghargaan saja namun juga untuk meningkatkan pengarusutamaan Gender dan pembangunan yang merata.”Tujuannya bukan kepada penghargaan, namun lebih kepada PUG. Saat ini kita tengah fokus terhadap proses perencanaan. Bagaimana Pemkab bisa memiliki dokumen perencanaan RPJM, Renstra dengan kegiatan yang responsif dengan Kesetaraan Gender,”paparnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(DPP dan PA) Lampura dr. Hj. Maya Natalia Manan menambahkan, sebagai Dinas PPPA tentu pihaknya merasa bangga. Karena ini merupakan kali ke dua pihaknya mengikuti penilaian APE.
Sebelumnya Kabupaten Lampura tidak masuk Verifikasi Lapangan, namun tahun ini Lampura masuk.
Ke depan pihaknya berharap seluruh kegiatan yang ada di SKPD seluruhnya responsif terhadap gender.
Karena tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, ada kesetaraan dalam semua kegiatan di Lampura.”Tetunya ini semua tidak bisa berjalan dengan semestinya jika hanya mengandalkan DPP dan PA saja. Peran serta perangkat daerah dan stake holder lainnya sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Lampura ke arah yang lebih baik lagi,”pungkasnya.(ria/her)
