KOTABUMI–Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lampura), menggelar rakor Lintas Sektoral Percepatan Vaksin di Kabupaten setempat.
Selain dihadiri Bupati Lampura, Budi Utomo, Sekkab Lampura Lekok, juga nampak Kepala Kepolisian Resor Lampura AKBP Kurniawan Ismail, bersama Waka Polres dan Kabag Ops yang diselenggarakan di Ruang Siger Pemda Lampung Utara, Rabu (13/10).
Selain itu, juga hadiri Dandim 0412/LU Letkol Inf. Harry Prabowo, Kadis Kesehatan, Kadis Kominfo, Camat dan Kapuskes se-Kabupaten Lampura.
Kapolres Lampura, AKBP Kurniawan Ismail mengatakan, jika dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember, sesuai dengan jadwal yang harus dipenuhi, secara harian diperoleh data jumlah target harian 10.506 orang.
“Jumlah ini dilayani oleh 33 vaksinator. Tapi secara idealnya dari tim Mabes polri menyampaikan harusnya ada 42 tim, sehingga hitungan target harian untuk satu tim itu 250 dosis,” ungkap Kurniawan, Rabu (13/10).
Menurutnya, ada beberapa masalah yang dihadapi, diantaranya terdapat 12 puskes yang melaksanakan reakreditasi. Dan ini tentunya menghambat pencapaian target. Kemudian, adanya beberapa permasalahan terkait dengan administrator yang penginput karena selama ini masih dibebankan kepada tim dari Puskesmas.
“Kemudian ada juga permasalahan tentang NIK. Ada yang ganda dan tidak aktif,” ujarnya.
Di samping itu, juga belum adanya persamaan persepsi, sehingga masih menganggap bahwa vaksin yang ada itu milik masing-masing. Adanya keinginan libur dari puskesmas, dan di dapat solusinya dengan membentuk tim administrator.
Sementara itu, Buputi Lampura Budi Utomo menjelaskan, pemerintah Kabupaten Lampura akan membuat peraturan bupati, yang didalamnya akan memuat bagi warga yang tidak vaksin, tidak akan mendapatkan
pelayanan administrasi dan menunda bantuan dari program pemerintah.
“Nanti, akan ada aturan bagi warga yang tidak vaksin covid-19 seperti tidak bisa ditunda dahulu dan pelayanan administrasi,”kata Budi Utomo.
Saat ini, semua pihak Sudah kerja keras dalam sukseskan vaksinasi di kabupaten Lampung Utara, baik Pemda, kepolisian, Kodim.
“Kendala masih melihat jumlah vaksin tahap 1 dan 2. Semua vaksin yang ada, di pakai dahulu. Jika kurang baru ajukan permintaan ke pusat,” ucapnya. (ozy/yud/rnn)
