KOTABUMI–Bupati Lampung Utara (Lampura), Budi Utomo, dinilai hanya lips service atau basa basi semata, terkait proses Pemilihan wakil bupati (Pilwabup). Indikasinya semakin tampak, ketika bupati memanggil pimpinan parpol pengusung pada Kamis (16/12) lalu. Bukannya berembuk soal siapa calon yang akan diusulkan, pertemuan itu hanya menghasilkan kesepakatan, bahwa kursi wabup harus terisi. Bupati seakan hanya membangun opini, bahwa dirinya serius menghendaki adanya wabup.
Disisi lain, pertemuan itu sebagai jawaban atas Surat ketiga yang dilayangkan Gubernur Lampung. “Inikan hanya basa-basi saja, agar publik utamanya Gubernur tahu bahwa ia (bupati) serius. Bupati ingin mengesankan, justru yang belum siap itu parpol pengusung, untuk menyampaikan dua nama calon,”tegas Mahali A Syauri, tokoh Pemuda Lampura, Rabu (22/12).
Mantan Ketua DPD KNPI Lampura itu mengatakan, menyerahkan calon yang akan diusulkan pada parpol tanpa campur tangan langsung bupati, dipastikan tidak akan berhasil. Terlebih diantara parpol pengusung, telah mengantongi nama calon yang sudah direkomendasikan oleh induk partainya. Pada posisi ini jelas parpol akan mempertahankan apa yang sudah menjadi ketetapan induk partai. Jika keempat parpol pengusung sama-sama bertahan, bagaimana dapat sampai pada kesepakatan dua nama calon untuk diusulkan. Disini jelas peran bupati sebagai pihak yang paling berkepentingan untuk berembuk bersama.
Membangun komitmen kuat dan meyakinkan parpol-parpol itu demi Kabupaten Lampura kedepan. “Paling tidak bupati memberikan masukan atau arahan, lalu secara tegas meminta parpol untuk menyerahkan nama calon dengan memberikan batasan waktu. Sepanjang ini tidak dilakukan, berarti keinginan agar kursi wabup terisi cuma basa-basi semata. Bupati merasa lebih nyaman memerintah sendiri tanpa didampingi wabup,” ujar mantan Anggota DPRD Tulangbawang itu.
Ditambahkan Mahali, Sudah lebih satu tahun kursi wabup lowong. Waktu yang cukup lama untuk pengisian kursi wabup, jika bupati serius. Jika bupati memang menghendaki Lampura menjadi lebih maju dan sejahtera. Sebab bagaimanapun, dengan usianya saat ini tidak lagi bekerja optimal. Apalagi beban tugas kepala daerah sangat berat ditambah dengan berbagai persoalan. Dengan adanya pendamping, maka beban tugas itu dapat terbagi dan berjalan sesuai harapan. “Sayangnya bupati terus mengulur-ukur dengan berbagai alasannya. Tolong dong jangan bohongi rakyat Lampura, kualat nanti,” pintanya.
Dikatakan Mahali, jika sikap bupati terus demikian, akan mengundang kemarahan rakyat. Bahkan ia sendiri akan menggalang kekuatan untuk aksi turun kejalan, jika sampai akhir Januari bupati tidak melakukan langkah kongkrit terkait Pilwabup. Aksi itu tidak hanya akan dilakukan di Lampura dan diprovinsi Lampung saja, tetapi juga akan dilakukan di Jakarta. Agar Pemerintah pusat tahu, bahwa bupati tidak taat akan Undang-undang. Termasuk juga abai atas instruksi gubernur Lampung, agar dirinya segera melaksanakan Pilwabup. “Saya pastikan akan ada kekuatan rakyat yang bakal dihadapi bupati, jika beliau terus mengulur-ulur dengan segala retorikannya,” pungkas Mahali (her)
