KOTABUMI – Rencana-nya senin(21/2) Tim Pengendali Inflasi Daerah(TPID) Kabupaten Lampung Utara(Lampura) akan menggelar operasi pasar(OP) di tiga titik dalam rangka mengatasi kelangkaan minyak goreng yang terjadi di wilayah Kabupaten setempat. Hal ini diungkapkan Kabag Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sekretraiat Daerah(Setda) Lampura, Anom Sauni, Minggu(20/2).
Ilustrasi ritel modern tak lagi menjual minyak goreng
“Opersi pasar terkait kelangkaan minyak goreng akan dipusatkan di pasar pagi kotabumi, pasar sentral kotabumi selatan, dan halaman kantor dinas perdagangan,”ungkap Anom Sauni, kepada Radar Kotabumi.
Anom menambahkan, untuk komoditas yang disediakan berupa minyak goreng dalam kemasan dengan harga Rp 14 Ribu per liter. Sedangkan, masing – masing keluarga penerima manfaat(KPM) dibatasi pembeliannya, masing – masing diperbolehkan membeli hanya dua liter per keluarga.
”Untuk minyak goreng yang kita sediakan sebanyak 3.200 liter untuk tiga titik tersebut. Jadi pola pembeliannya setiap orangnya maksimal membeli dua liter. Harganya Rp 14 Ribu per liter, sesuai dengan harga pasar, ” kata dia.
Selain itu, lanjut Anom, pihaknya bersama komisi II DPRD Lampura dan dinas perdagangan, berencana menggelar inspeksi mendadak(sidak) ke sejumlah gudang yang menjadi suplayer sembako khususnya minyak goreng di wilayah Lampura.
“ Ini upaya kita dalam mengantisifasi terjadinya penimbunan bahan pokok, khususnya minyak goreng yang saat ini mengalami kelangkaan, ” kata dia, seraya berharap dalam agenda operasi pasar dapat berjalan lancar dengan menerapkan protokol kesehatan.
Diberitakan sebelumnya, menyikapi keluhan masyarakat terkait kelangkaan sejumlah bahan pangan akibat tidak terkendalinya laju inflasi. Tim Pengendali Inflasi Daerah(TPID) Lampura menggelar rapat dengan melibatkan sejumlah pihak.
Diantaranya Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Sekretariat Kabupaten(Setkab) Lampura, Bagian Perekonomian, Dinas Perdagangan, Dinas Pengelola Keuangan dan Adet(DPKA), Badan Perencana Pembangunan Daerah(Bappeda), Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian, Badan Pusat Statistik(BPS), Badan Urusan Logistik(Bulog), serta Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo).
Dalam rapat yang dipimpin langsung Sekda Lampura Drs. Hi. Lekok selaku ketua harian TPID itu dalam rangka menindaklanjuti tujuh butir perintah gubernur Lampung nomor 500/0423/04/2022/ tertanggal 31 Januari 2022, perihal optimalisasi pengendalian inflasi dan pengembangan UMKM.
“Dalam surat itu jelas mengintruksikan agar pemerintah daerah kabupaten/kota diminta melakukan antara lain operasi pasar, bila terjadi kelangkaan bahan pokok. Selanjutnya memerintahkan pemerintah daerah untuk membeli komoditas pertanian dari para petani, jika harga komoditas rendah, ” jelas Kabag Perekonomian dan Sumberdaya Alam Setkab Lampura, Anom Sauni, Senin(14/2).
Berdasarkan hasil rapat, lanjut Anom, ada sejumlah poin penting yang akan dilakukan yakni antara lain akan menggelar operasi pasar(OP) dengan lebih lanjut berkoordinasi bersama bulog dan dinas perdagangan.
Namun sebelum OP dilaksanakan, imbuh Anom, TPID akan turun lapangan guna melakukan kroscek bahan pokok yang mengalami kelangkaan di pasaran.
”Untuk saat ini, kita ketahui bersama, minyak goreng di pasaran mengalami kelangkaan. Tapi, tidak menutup kemungkinan ada jenis sembako lain yang juga mengalami kelangkaan,” paparnya.
Dia menghimbau masyarakat untuk tetap kondusif, Karen pemerintah akan tetap hadir di tengah masyarakat dalam mengatasi berbagai problematika yang terjadi.
” Jaga situsi tetap kondusif, sebagai aparatur tentunya pemerintah akan senantiasa ada di tengah – tengah masyarakat khususnya dalam ikut serta mengendalikan laju inflasi,”kata Anom.
Kemudian, lanjut Anom, bagi para spekulan yang dengan sengaja, dan kedapatan menimbun produk – produk sembako, khususnya minyak goreng, maka pihaknya tidak akan mentolelir.
” Sanksi tegas akan diberlakukan bagi siapapun melakukan kecurangan. Sanksi hukum menanti, ” pungkasnya.(rid)
