Butuh Dukungan Provinsi Untuk Eksplor Potensi Daerah KOTABUMI-Bupati Lampung Utara H. Budi Utomo, S.E., M.M., diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Sofyan, S.P., M.M., membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara untuk Tahun Anggaran 2023. Kegiatan berlangsung di Ruang.
Hadir langsung pada Musrenbang tersebut, Gubernur Lampung yang diwakili Staf Ahli Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Saiful Darmawan, S.H.,M.M., Wakil Ketua DPRD Lampung Utara, jajaran Forkopimda Kabupaten Lampung Utara, serta para pejabat, Camat, hingga Tokoh Masyarakat. Musrenbang ini juga diikuti secara virtual zoom di 23 Kecamatan se-Kabupaten Lampung Utara.
Sofyan mengatakan, sebagai bagian dari daerah Provinsi Lampung, tentunya memerlukan dukungan dan pembinaan dari Pemerintah Provinsi untuk mengeksplor seluruh potensi daerah, baik di sektor sumber daya alam, perdagangan, pariswisata, teknologi, maupun potensi sumber daya manusia, dalam rangka menyelaraskan berbagai program pembangunan daerah.
Untuk itu, agar kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan mempunyai sasaran yang jelas, diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan responsif terhadap aspirasi dan perubahan zaman, yang melibatkan tiga komponen pelaku pembangunan, yaitu Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, atau yang sering disebut sebagai Pemangku Kepentingan.
“Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Karena itulah, untuk sampai pada Musrenbang RKPD Kabupaten ini, tentunya telah melalui tahapan perencanaan yang cukup panjang, dimulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Konsultasi Publik, Forum Gabungan SKPD, yang telah dilaksanakan sebelumnya,”papar Sofyan.
Melalui Musrenbang ini lanjut Sofyan, yang merupakan forum integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan, diharapkan dapat tersusun RKPD Tahun Anggaran 2023.
Dimana didalamnya juga akan tersusun Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan, Rencana Kerja, maupun Rencana Pembiayaannya, termasuk rencana kegiatan atau program yang akan dilaksanakan.
Untuk itu, melalui pelaksanaan Musrenbang RKPD ini diharapkan juga menjadi media interaktif bagi segenap stakeholders dalam menetapkan program kegiatan, serta membangun komitmen bersama diantara para pemangku kepentingan.
Sehingga menghasilkan RKPD Kabupaten Lampung Utara untuk tahun 2023, yang merupakan tahun keempat dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD tahun 2019-2024.”Dimana di tahun 2021 mengalami perubahan yang cukup mendasar terutama diakibatkan Pandemi Covid-19 yang dampaknya masih dirasakan sampai saat ini. Mudah-mudahan, melalui momentum kebersamaan yang baik ini dapat meneguhkan komitmen kita bersama dalam mewujudkan Kabupaten Lampung Utara yang senantiasa aman, agamis, maju dan sejahtera,”harapnya.
Ditempat yang sama Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang diwakili Staf Ahli Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Saiful Darmawan menyatakan, intinya semua ini adalah Sinergitas, baik mulai dari OPD, Bappeda, Sekda hingga Bupati mudah-mudahan semua bisa berjalan.
Karena dalam membangun perencanaan perlu adanya sinergitas.
Untuk hasil Pemaparan yang disampaikan yakni Bidang Infrastruktur. Baru disusul dengan bidang lainnya seperti Pertanian, Pendidikan dan Kesehatan.”Mudah-mudahan ke depan Kabupaten Lampura ini lebih baik lagi. Saya lihat juga indikatornya sudah mulai membaik dan besar harapan saya untuk kemajuan Kabupaten Lampura ini,”ucapnya.
Ditambahkan Kepada Bappeda Lampura Andi Wijaya, Percepatan transformasi ekonomi dan reformasi struktural Kabupaten Lampura ini tetap berpedoman pada Visi – Misi Bupati Lampung Utara Periode 2019-2024.”Kita tepat mengacu pada Visi-Misi Bupati, dimana implementasi misi, satu mewujudkan masyarakat yang cerdas berakhlak mulia. Kedua mewujudkan Lampura nyaman infrastruktur yang nyaman dan aman. Ketiga sinergi pemerintah dan masyarakat, empat penyelenggaraan pemerintah yang profesional, dan kelima meningkatkan ekonomi kreatif dengan dua sasaran,”pungkasnya.(adv)
