KOTABUMI-Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Lampung Utara(Lampura), pada Kamis (14/4) digedung DPRD setempat berlangsung damai. Meskipun sempat terjadi ketegangan antara massa aksi dengan aparat keamanan Polres Lampura, didepan pintu masuk gedung rakyat itu. Massa aksi yang merupakan gabungan organisasi mahasiswa seperti HMI, PMII, IMM, SAPMA PP, dan BEM se- Lampura itu, memaksa masuk gedung. Mereka ingin masuk ruang sidang paripurna, sekaligus memastikan bahwa benar seluruh anggota DPRD Lampura tengah melaksanakan tugas di luar Daerah.
Hal itu terjadi setelah negoisasi antara koordinator lapangan, aparat keamanan dan Sekretariat DPRD yang diwakili Kasubag Humas dan Protokol, Rahadian Aksa, menemui jalan buntu. Aparat dan pihak sekretariat meminta agar hanya perwakilan saja yang masuk gedung, sementara para demontran meminta agar seluruh peserta aksi diizinkan masuk.
Ketua DPRD Lampura, Romli yang dilaporkan situasi dan kondisi digedung DPRD lantas mengambil sikap. Melalui sambungan telpon, dirinya memerintahkan kepada Kasubag Humas dan Protokol untuk mengambil sikap. Pertama memastikan aksi berjalan dalam situasi aman dan kondusif. Kemudian meminta korlap untuk menjamin masa aksi tidak anarkis atau merusak peralatan yang ada. Menjamin keinginan untuk masuk gedung semata-mata hanya ingin melihat tempat wakilnya bekerja selama ini dan itupun hanya dalam waktu 20 menit. Ketika semua itu dapat diyakinkan, maka dirinya memberikan izin masa aksi memasuki gedung. “Saya langsung perintahkan pada saudara Kasubag Humas, boleh mereka masuk karena gedung itu memang milik rakyat, namun harus tertib dan menjaga seluruh fasilitas disana tidak dirusak. Adik-adik mahasiswa menyanggupinya. Terbukti hanya dalam waktu 20 menit mereka berada disana dengan tertib dan sangat kondusif, untuk kemudian membubarkan diri pulang kerumah masing-masing,” terang Romli, melalui sambungan telponnya, sekira pukul 15.00 WIB.
Menurut Romli, langkahnya itu diambil, untuk menghindari terjadinya bentrokan antara aparat keamanan dan massa aksi. Karena bagaimanapun aparat tentu akan bertahan tidak mengizinkan massa aksi untuk masuk. Aparat dari Polres Lampura sudah bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), baik dalam melindungi gedung pemerintah maupun massa aksi. “Tetapi saya tidak ingin, aksi damai itu ricuh apalagi sampai terjadi bentrokan. Karenanya saya izinkan massa aksi masuk. Saya juga yakin adik-adik mahasiswa dapat menjaga sikap dan itu terbukti. Karenanya saya apresiasi aparat keamanan dan adik-adik mahasiswa,” imbuhnya.
Pada bagian akhir, Romli tidak setuju dengan istilah masa aksi menduduki gedung DPRD. Karena jelas tidak ada pendudukan massa aksi disana. Melainkan hanya masuk kemudian menyampaikan aspirasinya, terkait kondisi negara saat ini yang dikatakan mahasiswa tengah tidak baik-baik saja. Mereka menuntut harga kebutuhan pokok, seperti minyak goreng, BBM dan lainya dapat diturunkan oleh pemerintah. Begitu pula terkait penundaan Pemilu dan Perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Mereka menolak dengan tegas. Tidak hanya itu, mereka juga meminta pemerintah untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait. Juga memecat oknum (menteri, Red) yang membuat wacana masa jabatan presiden tiga periode.
Aspirasi tersebut disampaikan secara damai dan kondusif dan tidak ada satupun fasilitas kantor yang dirusak. “Sekali lagi saya sampaikan apresiasi kepada aparat keamanan dan adik-adik mahasiswa yang telah menjaga aksi yang digelar berlangsung dengan damai dan tertib” pungkasnya.(her)
