KOTABUMI – Pemkab Lampung Utara(Lampura) merespon cepat terkait penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak(BBM) yang terjadi secara nasional. Hal ini terlihat dalam rapat bersama Pemkab Lampura bersama jajaran Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah(IMM) Kotabumi, Jum’at(18/9).
Rapat itu dipimpin Wabup Ardian Saputra, dihadiri Plt Asisten II Setkab Lampura Hi. Sofyan, Kepala Bappeda Andi Wijaya, Desyadi(Kepala BPKAD), HENDRI(Kadis Perdagangan, Eka Dharma Tohir(Kadis Sosial), Luzirwan(Sekretaris Dinas Kominfo), Anom Sauni(Kabag Perekonomian dan SDA). Rapat yang digelar di ruang kerja Wabup itu dihadiri juga sejumlah pengurus IMM Lampura diantaranya Firman (Ketua), Sekretaris, Bendahara, dan sejumlah perwakilan Pengurus Komisariat.
Wabup Ardian Saputra dalam arahannya mengajak keluarga besar IMM dapat bersama Pemkab Lampura berkolaborasi dalam membantu masyarakat Lampura yang terdampak penyesuaian harga BBM sekaligus menghimbau kepada segenap elemen, dan komponen masyarakat lainnya untuk turut bersama-sama dalam pengendalian Inflasi di Lampung Utara.
”Mari kita bersama-sama membantu masyarakat, khususnya yang terdampak penyesuaian harga BBM yang menjadi kebijakan nasional ini,”tegasnya.
Sementara Kabag Perekonomian dan SDA Setkab Lampura Anom Sauni menjabarkan empat strategi Pemkab Lampura dalam hal pengendalian inflasi yang diterjemahkan dalam 22 langkah/upaya adaptasi dan mitigasi yang telah disiapkan pasca penyesuaian harga BBM:
Pertama yakni strategi Ketersedian pasokan, Pemkab Lampura telah melakukan koordinasi dengan Badn Urusan Logistik(Bulog) Subdivre Lampung Utara terkait ketersediaan pangan sampai bulan Desember 2022 masih dalam kategori aman.
Kemudian, mempersiapkan Kerjasama Antar Daerah(KAD) untuk saling barter kekurangan dan surplus pangan, dan mempersiapkan skenario operasi pasar dan pasar murah bersubsidi
Kedua, menerapkan strategi keterjangkauan harga. Dalam menjaga daya beli masyarakat Pemkab Lampura telah mempersiapkan hal-hal sebagai berikut yakni mempersiapkan dana dua persen atau Rp. 4.676.480.500 pada triwulan ke IV Tahun 2022 yang peruntukan untuk bansos bagi para sopir, kernet, tenaga kebersihan, penjaga malam UMKM, dan lain-lain.
Kemudian, mengalokasikan maksimal 30 persen Dana Desa untuk alokasi bantuan langsung tunai/BLT –DD masyarakat terdampak penyesuaian harga BBM di Desa.
Lalu, pembangunan fisik DD menggunakan pola swakelola dan Padat Karya Tunai dan terakhir mempercepat proses pelaksanaan Bansos, baik BSU, BPNT, BLT-BBM, PKH, dan BLT -DD.
Ketiga melakukan pendekatan strategi kelancaran distribusi, dimana Pemkab Lampura bersama Forkopimda ,dan Bulog telah melakukan koordinasi terkait dengan daerah-daerah yang sulit terjangkau distribusi logistik. Pemda dan Forkopimda juga akan terus bersama-sama melakukan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi.
Keempat strategi komunikasi efektif yakni Pemkab Lampura meminta kepada pihak Polres dan Kejari untuk melakukan pendampingan dan pengawasan penggunaan anggaran baik APBD maupun Dana-Desa .
”Pemkab Lampura bersama Forkopimda akan bersama-sama menangani dampak domino yang timbul akibat penyesuaian harga BBM dengan menggunakan pola pencegahan dan penanganan pandemi covid-19 yang lalu,”pungkasnya.(rls/rid)
