Menu

Mode Gelap
Wartawan AJNN Aceh Dilaporkan ke Polisi, Ini Sikap Tegas PJS Perhimpunan Jurnalis Siber Provinsi Lampung Resmi Dibentuk P3K Bakal Tak Diusulkan Lagi Pelajar SDN Handuyangratu Masih Belajar di Eks Balai Desa Disdikbud Persiapkan SDM Dalam Era Pembelajaran Digital

Birokrasi · 19 Sep 2022 19:01 WIB ·

Pendataan Honorer Tak Terbatas, Kuncinya Masuk Kreteria Sistem


 Tampak para Pegawai BKPSDM Lampura saat melakukan pemeriksaan Berkas Honorer, kemarin(19/9). Foto Ria Radar Kotabumi ----- Perbesar

Tampak para Pegawai BKPSDM Lampura saat melakukan pemeriksaan Berkas Honorer, kemarin(19/9). Foto Ria Radar Kotabumi -----

KOTABUMI – Dalam pendataan seluruh Honorer dilingkup Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Lampung Utara(Lampura) yang saat ini sedang Booming digencarkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD), Sistem hanya dapat menerima jika masa kerja para Honorer paling sebentar 1 tahun yakni sejak Januari 2021 hingga Desember 2021. Jika ada Honorer yang baru mendapatkan SK tahun 2022 itu tidak akan terbaca dalam sistem.

“Semua ada kreterianya, ibarat kata kita ingin masuk angkatan itu minimal tingginya harus sekian, bukan juga berarti tingginya masuk akan Lulus.

Namun harus melewati tes lainnya terlebih dahulu, begitu juga dengan Pendataan Honorer ini,”jelas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia(BKPSDM) Lampura Hairul Fadilah, kemarin(19/9).

Pendataan ini, lanjut Hairul, dilakukan untuk mendata seluruh honorer. Baik dari K2, TKS maupun THL. Barang siapa Non ASN yang memenuhi kriteria sistem maka datanya akan terupload ke Pusat. Namun jika tidak terpenuhi syarat-syaratnya dan kreteria utama lainnya maka sistem akan menolaknya.

“Jadi bukan dibuat-buat, atau kita yang menentukan. Ini dari Pusat langsung dan memang sistem yang menentukan. Dari Pusat ini hanya ingin mengetahui berapa jumlah Pegawai Non ASN di Lampura,”kata dia.

Dalam pendataan Pegawai Non ASN ini terusnya, tidak ada batasan berapa jumlah yang diperlukan. Mana data yang masuk dari masing-masing SKPD maka langsung di upload ke Pusat.

Dalam hal ini setiap Kepala SKPD bertanggung jawab atas data-data yang dilampirkan. Karena setiap Pegawai Non ASN harus melampirkan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak(SPJM) dari Kepala SKPD masing-masing.

“Kita dari BKPSDM tidak membatasi, silakan ajukan jika itu sesuai prosedur dan kreteria yang ada. Yang utamanya harus dipenuhi semua syaratnya agar diterima sistem. Karena setiap harinya ada 10 hingga 15 Honorer yang tidak terbaca di sistem dan harus mundur,”pungkasnya.(ria/rid)

 

 

Artikel ini telah dibaca 328 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Karang Taruna Sungkai Utara Adakan Temu Karya

30 November 2022 - 07:59 WIB

Pansel Mulai Periksa Berkas Peserta UKOM

30 November 2022 - 07:57 WIB

Rakyat Menang, MA Menangkan Poktan TDB atas PT KPC Perihal Lahan 152,3 Hektar

28 November 2022 - 11:28 WIB

Puncak HUT IDI, Bupati Buka Fun Bike

27 November 2022 - 12:22 WIB

Awasi Finalisasi Verifikasi, dan Penetapan Parpol, Bawaslu Gelar Rakor

25 November 2022 - 16:46 WIB

Jurnalis Lampung Promosikan Tapis di Munas PJS I

25 November 2022 - 16:16 WIB

Trending di Headline