Menu

Mode Gelap
Wartawan AJNN Aceh Dilaporkan ke Polisi, Ini Sikap Tegas PJS Perhimpunan Jurnalis Siber Provinsi Lampung Resmi Dibentuk P3K Bakal Tak Diusulkan Lagi Pelajar SDN Handuyangratu Masih Belajar di Eks Balai Desa Disdikbud Persiapkan SDM Dalam Era Pembelajaran Digital

Headline · 26 Okt 2022 20:40 WIB ·

Barjas : PPK Harus Miliki Sertifikat Kompetensi


 Foto Ria Radar Kotabumi
Caption : Tampak PPK, dan Kecamatan, serta Kabag saat mengikuti Bimtek.
Perbesar

Foto Ria Radar Kotabumi Caption : Tampak PPK, dan Kecamatan, serta Kabag saat mengikuti Bimtek.

KOTABUMI-Untuk lebih meningkatkan pemahaman mengenai pen?gadaan barang/jasa, Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Kabupaten(Setkab) Lampung Utara(Lampura) melakukan bimbingan teknis(bimtek) untuk sejumlah Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dalam berbagai kegiatan yang akan dihelat ke depan. Bimbingan teknis yang dilangsungkan di Bandarlampung itu dimulai sejak tanggal 25 – 27 Oktober 2022 mendatang.
“PPK memiliki peranan penting dalam proses pengadaan barang/jasa sehingga penambahan wawasan mengenai hal itu perlu dilakukan. Salah satunya melalui bimtek seperti ini,”ujar Kabag Pengadaan Barang dan Jasa(Barjas) Setkab Lampura Rahardian Aksa saat diwawancarai awak media melalui sambungan teleponnya, Rabu (26/10).

Para PPK yang mengikuti bimtek lanjutnya, kali ini merupakan PPK dari Kecamatan dan para Kepala Bagian dilingkungan kantor Setkab dengan total peseeta 34 orang.
Dengan bimtek ini diharapkan mereka tak lagi memiliki keraguan saat akan memulai proses pengadaan barang/jasa di masa mendatang.
“Selama ini, mereka kerap takut – takut saat akan memulai proses tersebut. Jadi, dengan bimtek okupasi PPK ini diharapkan hal tersebut tidak terjadi lagi,”harapnya.

Di awal tahun 2024 mendatang terusnya, setiap PPK wajib memiliki sertifikat kompetensi atau keahlian paling. Jika tak memiliki sertifikat itu maka yang bersangkutan tidak layak untuk terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa.
“Mulai 1 Januari 2024, PPK enggak lagi melekat pada jabatan sehingga untuk jadi PPP diperlukan sertifikat kompetensi,”kata dia.

Kewajiban mengenai sertifikat tersebut ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana dirubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sertifikat itu diatur dalam pasal 88 (b) dan (c) di Perpres tersebut.
” Paling lambat 31 Desember 2023 tak ada lagi PPK yang enggak punya sertifikat,”paparnya.

Untuk mendapatkan sertifikat kompetensi, tambahnya, dilakukan oleh setiap calon PPK wajib melalui uji kompetensi yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP. Jika memang layak, mereka akan menerima sertifikat tersebut dari pihak LKPP.
“Hanya LKPP yang berhak menerbitkan sertifikat itu,”pungkasnya.(ria/rnn)

Artikel ini telah dibaca 1,998 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

28 KPM Desa Ajikagungan, Dapat BLT – DD

14 Juni 2024 - 12:35 WIB

Pastikan Isi Gas Sesuai Volume, TPID dan Forkopimda Turun Langsung

13 Juni 2024 - 15:40 WIB

Kades Ajikagungan Buktikan Pembangunan Buat Rakyat

13 Juni 2024 - 15:38 WIB

Peringati Hari Bhayangkara, Polres Lampura Gelar Khitanan Gratis Bagi Masyarakat

11 Juni 2024 - 21:58 WIB

28 DPD PJS Siap Sukseskan Program Kompetisi Jurnalis Kebangsaan 2024

10 Juni 2024 - 21:44 WIB

Hendri Pantau Penyaluran 20.720 Tabung Elpiji Melon

10 Juni 2024 - 13:21 WIB

Trending di Headline