Menu

Mode Gelap
Wartawan AJNN Aceh Dilaporkan ke Polisi, Ini Sikap Tegas PJS Perhimpunan Jurnalis Siber Provinsi Lampung Resmi Dibentuk P3K Bakal Tak Diusulkan Lagi Pelajar SDN Handuyangratu Masih Belajar di Eks Balai Desa Disdikbud Persiapkan SDM Dalam Era Pembelajaran Digital

Birokrasi · 13 Mar 2023 19:39 WIB ·

DPRD Bakal Konsultasi ke Kemendagri Terkait Polemik Kades Subik


 Logo DPRD Lampung Utara. Foto Net ----- Perbesar

Logo DPRD Lampung Utara. Foto Net -----

KOTABUMI – Polemik Desa Subik, Kecamatan Abung Tengah berlanjut. Bahkan, Komisi I DPRD Lampung Utara(Lampura) akan segera berkonsultasi pada Kementerian dalam Negeri dan pihak terkait lainnya.

“Kami akan melakukan konsultasi kepada pihak-pihak terkait mengenai polemik Desa Subik,” kata Ketua Komisi I DPRD Lampung Utara, ‎Neki Gunawan usai Rapat Dengar Pendapat(RDP) bersama Perkumpulan Gerakan Kebangsaan(PGK) dan Perwakilan Pemkab Lampura, Senin 13 Maret 2023.

‎Langkah yang mereka lakukan ini, lanjut Neki, untuk mendapatkan kepastian atau dasar hukum dalam rekomendasi yang akan mereka keluarkan terkait persoalan ini. Dengan demikian, rekomendasi itu nantinya akan benar-benar berjalan lurus dengan aturan yang ada. “Soal RDP terpaksa kami tunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan(karena mau berkonsultasi, red),” ucap dia.

‎Di tempat sama, ‎Ketua PGK Lampung Utara, Exsadi mengatakan, RDP terpaksa ditunda karena perwakilan pemkab tak mampu memperlihatkan dokumen seputar pergantian antarwaktu Kepala Desa Subik. Padahal, dokumen itu sangat diperlukan karena dapat menjadi salah satu kunci utama dalam mengurai dugaan maladministrasi pada PAW tersebut.

‎”Anehnya, Kabag Hukum Pemkab (Iwan Kurniawan) malah sempat mau abstain saja saat terus didesak terkait hal itu,” katanya.

Sementara itu, ‎Dewan Penasihat PGK Lampung Utara, Farouk Danial menyatakan, dalam persoalan ini, pihaknya mempersoalkan proses pemberhentian Poniran HS dari jabatannya sebagai Kepala Desa Subik, dan juga pengangkatan Yahya Pranoto sebagai Kepala Desa Subik.

“Kebijakan pemkab itu diduga kuat tidak sesuai aturan. Kalau sudah begini kan, yang kena imbasnya pak bupati dan pak wakil,” ucap dia.

‎Di sisi lain, Iwan Kurniawan tetap berkeyakinan bahwa apa yang mereka lakukan tersebut telah sesuai aturan. Dasar-dasar dari kebijakan itu pun sudah jelas. Ada putusan PTUN, dan semakin diperkuat dengan Ombudsman Lampung. “Kebijakan ini sudah sesuai aturan karena memiliki dasar yang kuat,” tegasnya.(rls/rid)

Artikel ini telah dibaca 91 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Jelang Lebaran Idul Fitri, Polres Lampura Gelar Pasar Murah

5 April 2024 - 14:46 WIB

Tiga Nozel dari 2 SPBU di Segel

2 April 2024 - 12:58 WIB

Diguyur Hujan, Bazar Ramadhan Tetap Ludes Diserbu Pembeli

1 April 2024 - 21:16 WIB

Jelang Mudik Lebaran Polres Lampura Cek BBM di Sejumlah SPBU

30 Maret 2024 - 06:00 WIB

Gandeng Provinsi, Disperindag Bakal Gelar Bazar Ramadhan

29 Maret 2024 - 18:38 WIB

Alfamart Berbagi, Siapkan Paket Buka Puasa Gratis Untuk Duafa

28 Maret 2024 - 14:03 WIB

Trending di Headline