KOTABUMI-Setelah mendapat perintah dari Pimpinan tiga Pejabat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lampung Utara(Lampura) bertemu dengan perwakilan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementrian Kesehatan(Kemenkes) serta Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi(Kemenpan RB) masih menunggu hasil koordinasi Pemerintah Pusat dengan Komisi II DPR-RI.”Dalam hal ini Kemenpan RB sebagai koordinator akan berkoordinasi dengan Komisi II DPR RI terkait pendanaan gaji PPPK tahun 2024.
Untuk sementara ini hasilnya, kita masih menunggu hasil dari Pusat,”ucap Kepala BKPSDM Lampura Martahan Samosir, kemarin(16/4).
Untuk kondisi permasalahan yang disampaikan lanjut Martahan, tentang Kabupaten Lampura ternyata tidak hanya terjadi di Bumi Ragem Tunas Lampung saja, namun juga Kabupaten lainnya.”Menurut keterangan Kemenpan RB bukan hanya terjadi di Kabulaten Lampura saja, tetapi juga di kabupaten lain bahkan skup nasional,”paparnya.
Terpisah Kabid Pembinaan Ketenagaan Disdikbud Lampura Diana Wati menambahkan, dari hasil pertemuan ke Pusat bahwa Tim pemerintah pusat yang dikoordinatori Menpan akan melakukan koordinasi dengan seluruh kepala daerah yang akan melibatkan Kementrian Keuangan, Kemendikbud dan Kemenkes.
Kemudian disampaikan ke komisi II untuk selanjutnya menunggu keputusan Presiden terkait dengan pengadaan PPPK.”Batas Usulan melalui E-Formasi itu tanggal 30 April 2023 mendatang.
Mudah-mudahan kita bisa dapat kabar yang terbaik untuk para Honorer yang ada di Lampura.
Karena untuk guru Rencana Kebutuhan kita sebanyak 3.111 orang itu sudah termasuk 95 Honorer yang lulus Passing Grade(P1),”pungkasnya.(ria)
Kepala BKPSDM Martahan Samosir didampingi Kabidnya Siti Sarah dan Kabid Pembinaan Ketenagaan Disdikbud Diana saat di Pusat.
