Bawaslu Ingatkan Netralitas ASN Lampura, Menuju Pemilu 2024 Berintegritas

KOTABUMI – Badan Pengawas Pemilihan Umum(Bawaslu) Kabupaten Lampung Utara(Lampura) mengingatkan tentang netralitas Aparatur Sipil Negara(ASN) dalam perhelatan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 mendatang. Netralitas para ASN ini sebagai upaya menciptakan Pemilu dan Pemilukada 2024 yang berintegritas. Demikian disampaikan Ketua Bawaslu Lampura Putri Intan Sari, M.H., saat beraudiensi dengan Bupati Hi. Budi Utomo, didampingi Asisten I Setkab Lampura Mankodri, Kepala Badan Kesbangpol, Hi. Mat Soleh, dan Kepala DPKAD Hi. Mikael Saragih, beserta sejumlah pejabat lainnya. “Kita fokus dengan upaya pencegahan (pelanggaran, Red) yakni netralitas ASN dalam Pilkada dan Pemilu Tahun 2024 mendatang. Demikian juga soal penertiban APS (Alat Peraga Sosialisasi) yang sampai saat ini sudah mulai menjamur di Kabupaten Lampung Utara,” ujar Ketua Bawaslu Lampura, Putri Intan Sari, M.H., saat dihubungi Radar Kotabumi Senin(11/09) malam. Meski begitu, Gusti Putri – sapaan akrab Ketua Bawaslu Lampura – pihaknya juga sengaja datang untuk memperkenalkan diri sebagai pimpinan Bawaslu Lampura yang baru. Untuk diketahui dari lima anggota Bawaslu Lampura sebelumnya ada empat anggota baru yakni Mad Akhir, Ferial Dharma, Angga Santoso, dan Dedi Suardi. Sementara Putri Intan Sari(Existing) didapuk menjadi Ketua Bawaslu Lampura periode 2023 – 2028. “Kita juga memperkenalkan anggota(Bawaslu, Red) yang baru kepada bapak Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian(PPK). Mudah – mudahan kehadiran kami dari Bawaslu Lampura dalam Pemilu 2023-2028 dapat menciptakan suasana kondusif di Lampung Utara,”katanya. Tak hanya soal APS yang terpasang serampangan, dan komitmen Netralitas ASN, Putri juga menyinggung soal fasilitas yang akan diberikan pemerintah daerah dalam suksesi pelaksanaan pemilu, dan pemilihan bupati serta wakil bupati tahun 2024. Termasuk soal Koordinator Kepala Sekretariat(Korsek) yang hingga kini dalam kondisi lowong karena ditarik ke Bawaslu Provinsi Lampung. ” Soal siapa saja ASN yang akan menempati posisi di Bawaslu kita juga serahkan kepada Pemkab Lampura, khususnya bapak bupati selaku pimpinan daerah,”imbuhnya. Terkait soal rencana penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah(NPHD), Putri menjelaskan, pihaknya juga menyerahkan kepada bupati Lampura. “Terkait NPHD, perlu kami sampaikan terkait hal-hal di dalamnya dapat saling berkoordinasi agar ke depannya Pilkada di Kabupaten Lampung Utara dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai tahapannya,” tambah dia. Sementara Bupati Lampura Hi. Budi Utomo, mengapresiasi atas kehadiran para Pimpinan Bawaslu Lampura dalam kesempatan itu. Dirinya juga siap untuk bersinergi dalam menciptakan Pemilu dan Pemilukada yang berintegritas. ”Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada merupakan agenda Nasional. Jadi wajib bagi kita pemerintah daerah untuk mensukseskan. Demikian juga soal netralitas ASN kami sudah pernah sampaikan, agar dapat bersikap netral. Sehingga pemilu yang dilaksanakan dapat berintegritas,”tegasnya.(rid)