PJS Tolak Stigmatisasi Wartawan Sebagai Londo Ireng, Desak Prabowo Minta Maaf

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) menyatakan keberatan atas penyematan istilah “Londo Ireng” kepada wartawan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Organisasi profesi wartawan tersebut menilai pelabelan terhadap profesi pers secara umum berpotensi menimbulkan stigma negatif dan berdampak terhadap iklim kebebasan pers di Indonesia.
Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, menegaskan bahwa pers memiliki posisi strategis sebagai salah satu pilar demokrasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Pers yang kritis bukanlah musuh negara. Kritik yang disampaikan media merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Mahmud dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Menurut Mahmud, secara historis istilah Londo Ireng memiliki konotasi sebagai sebutan bagi pihak yang dianggap mengkhianati bangsa. Karena itu, penggunaan istilah tersebut terhadap profesi wartawan dinilai tidak tepat dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Ia menegaskan, apabila terdapat oknum wartawan yang melakukan pelanggaran hukum maupun melanggar Kode Etik Jurnalistik, penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum dan mekanisme etik yang berlaku, bukan dengan menggeneralisasi seluruh profesi wartawan.
“Kalau ada oknum yang menyalahgunakan profesinya, tentu harus diproses sesuai ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik. Namun, jangan sampai kesalahan individu kemudian menjadi dasar untuk memberikan stigma kepada seluruh wartawan,” tegasnya.
Mahmud mengatakan, DPP PJS berharap pemerintah tetap menjaga komitmen terhadap kemerdekaan pers sebagai salah satu fondasi utama negara demokrasi.
“Kemerdekaan pers adalah amanat konstitusi. Pers yang independen dan profesional merupakan mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi sekaligus memberikan kritik yang membangun demi kepentingan bangsa,” katanya diamini Sekretaris Jendral DPP PJS Rikky Fermana.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap pernyataan yang berpotensi menimbulkan stigma terhadap profesi wartawan dapat memunculkan dampak yang lebih luas, termasuk meningkatnya tekanan terhadap jurnalis saat menjalankan tugas di lapangan.
“Karena itu, kami berharap ruang demokrasi tetap dijaga. Hubungan yang baik antara pemerintah dan insan pers perlu terus dibangun melalui komunikasi yang sehat dan saling menghormati peran masing-masing,” ujarnya.
Dalam pernyataan sikapnya, DPP PJS juga menginstruksikan seluruh pengurus dan anggota PJS di Indonesia untuk tetap menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, independen, berimbang, serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik.
Mahmud mengajak seluruh insan pers untuk tetap menjaga integritas, tidak mudah terprovokasi, dan terus menghasilkan karya jurnalistik yang akurat, berimbang, serta berpihak pada kepentingan publik.
“Jangan pernah takut menjalankan profesi secara profesional. Tetap bekerja sesuai kode etik, menjunjung tinggi integritas, dan terus mengabdi kepada masyarakat melalui karya jurnalistik yang berkualitas,” pungkas Mahmud.
Melalui pernyataan tersebut, DPP PJS menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kemerdekaan pers, memperkuat profesionalisme wartawan, serta menjaga iklim demokrasi yang sehat melalui praktik jurnalistik yang bertanggung jawab. (*)