KOTABUMI — Angka kehamilan di Kabupaten Lampung Utara (Lampura) diperkirakan bakal mengalami peningkatan. Hal itu disebabkan, sejak merebaknya pandemi Coronavirus disease 2019 (Covid-19) pelayanan peserta Keluarga Berencana (KB) tak dapat dilaksanakan seperti hari biasanya. Sehingga potensi meningkatnya jumlah ibu hamil diprediksi sangat berpeluang terjadi.
“Selama pandemi, layanan KB seperti biasa memang kita tunda. Jadi antisipasi kami, kalau ada akseptor implan yang harus buka karena waktunya sudah habis, kita beri pil dulu untuk sementara,” ujar Amrullah, Kepala Bidang KB, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Lampung Utara saat dikonfirmasi Radar Kotabumi, Kamis (11/6).
Amrullah menjelaskan, alasan dilakukan upaya tersebut didasari kekhawatiran pihak BKKBN Pusat terhadap peningkatan jumlah angka kehamilan selama masa pandemi Covid-19. Sehingga pihaknya lebih memaksimalkan tenaga penyuluh lapangan (PL) KB yang dimiliki. Meski begitu, bagi peserta yang menerima dan mengikuti pelaksanaan program keluarga berencana (Akseptor) berupa suntikan, dapat dilakukan pada fasilitas layanan kesehatan (Faskes) sepanjang tetap mengikuti protokol kesehatan Covid-19.
“Untuk mengumpulkan banyak orang kan tidak dianjurkan. Maka antisipasi putusnya peserta KB, kita optimalkan tenaga PLKB. Namun untuk yang suntik, bisa langsung ke Faskes. Dengan catatan tetap ikuti protokol kesehatan,” ucapnya.
Lebih lanjut diungkapkan, pada moment hari keluarga nasional yang bertepatan pada tanggal (29/6) sesuai program pusat. Pihaknya berencana memanfaatkan moment tersebut untuk kembali membuka pelayanan KB secara serentak. Sebagaimana program BKKBN pusat, yang menargetkan sejuta akseptor untuk seluruh wilayah Indonesia. Maka nantinya seluruh Kabupaten/Provinsi diharapkan dapat mendukung serta melaksanakan kegiatan dimaksud.
“Rencana kita nantinya akan ditempatkan di masing-masing Kecamatan. Untuk Kabupaten Lampura sendiri, target total akseptor yakni berjumlah 3952 peserta,” katanya.
Terkait rencana tersebut, pihaknya masih terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi. Mengingat di masa Covid-19, ada beberapa hal yang mesti dipertimbangkan dalam pelaksanaan nantinya. Termasuk didalamnya soal teknis dan petunjuk alat kelengkapan para tenaga medis dalam penanganan dilapangan dan hal lain yamg dibutuhkan.
“Itu yang masih terus dikoordinasikan. Apakah nantinya diperlukan atau tidak APD bagi para bidan dan tenaga kesehatan, kita masih menunggu petunjuknya,” jelasnya.(ano/fer/her)
