Komisi IV DPRD Lampura Bakal Panggil Disdikbud KOTABUMI — Penurunan status yang disematkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Lampung Utara (Lampura) tahun 2019. menjadi perhatian serius komisi IV DPRD setempat. Apalagi penurunan status dari sebelumnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dijelaskan lantaran ada ketidak sesuaian dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Tentu itu menjadi ranah komisi IV DPRD Lampura sebagai mitra kerja dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Karenanya Komisi IV DPRD Lampura, bakal segera memanggi para petinggi Disdikbud Lampura. “Dalam waktu dekat, kami akan panggil pihak Disdikbud untuk membahasa masalah tersebut,” terang Arnol Alam, Ketua Komisi IV DPRD Lampura, Selasa (30/6).
Dijelaskan Arnol, jika tujuan pemanggilan itu, lantaran pihaknya ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik temuan BPK tersebut. Dengan begitu dapat dicarikan solusinya agar persoalan yang sama tidak lagi terulang. “Tentu kita ingin Lampura kembali memperoleh predikat WTP. Nah BPK mejelaskan, jika satus WDP disebabkan ada ketidaksesuaian laporan terkait BOS. Ini yang akan kita bahas dan ditemukan solusi supaya hal itu tidak lagi terulang,” harapnya.
Di tempat sama, Ibnu Hajar, anggota Komisi IV lainnya mengaku prihatin sekaligus heran dengan temuan BPK tersebut. Keprihatinan dan keheranan Ibnu bukanlah tanpa alasan.
Menurutnya, BOS itu bukanlah ‘barang baru’ dan selalu diterima oleh seluruh sekolah pada setiap tahunnya. Fakta tersebut menunjukan pihak sekolah telah lama akrab dengan pembuatan administrasi BOS pada setiap tahunnya.”Bos bukan barang baru, tidak masuk akal jika pengelola tidak bisa membuat administrasi yang sesuai,”ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, LKPD Lampura tahun 2019 mengalami penurunan peringkat. Dari sebelumnya memperoleh opini WTP menjadi WDP. Alasan yang disampaikan BPK, salah satunya lantaran ada ketidak sesuaian administrasi pada BOS. (ndo/fer/her)
