KOTABUMI–Realisasi anggaran penanganan covid-19 Tahun 2020 yang tersebar pada 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lampura baru sebesar Rp 44.151. 047.248 (64,33%). Dana sebesar itu terserap pada tiga bidang dan 2 sumber pembiayaan. Yakni Bidang Kesehatan (BTT/Refocusing), sosial dan ekonomi. Padahal pagu untuk penanganan Covid-19 pada tahun tersebut dianggarkan sebesar Rp 68.630.030.514. Dengan begitu sisanya sebesar Rp 24.478.983.266 (35,67%) tidak terserap per 31 Desember 2020.
Rinciannya, pada Dinas Kesehatan, memiliki nilai pagu sebesar, Rp34.962.566.065 yang terserap Rp26.423.737.048. Sementara, untuk BPBD dari nilai pagu Rp14.871.312.250, terserap Rp8.362.192.250. Kemudian, Dinas Koprasi dan UMKM memiliki nilai pagu Rp2.870.000.000 dan terserap Rp1.445.500.000.
Selanjutnya untuk dinas Kominfo, nilai pagu sebesar Rp91.900.000 terserap keseluruhannya. Kemudian, PUPR dari nilai pagu Rp8.557.167.000 terserap Rp 3.108.108.300.
Terdapat juga penyerapan, di dinas Perhubungan, dari nilai pagu Rp168.000.000, dengan serapan 100 persen. Untuk dinas Perikanan sendiri, memiliki nilai pagu sebesar Rp931.200.000, dengan serapan Rp903.610.000.
Sebelumnya, juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) Covid-19 Lampura, Sanny Lumi, membeberkan pagu anggaran, beserta dana serapan masing-masing satker yang tergabung dalam gugus tugas covid-19 Kabupaten Lampura.
Menurutnya, Pemkab Lampura, dalam menghadapi wabah global ini, mempersiapkan anggaran penanggulangan covid-19 sebesar Rp57,330 miliar lebih.
Jumlah ini, berasal dari dua sumber pembiayaan. Yakni, alokasi anggaran pada pos tak terduga APBD lebih dari Rp35,240 miliar, dan refocusing anggaran OPD sebesar Rp22,095 miliar lebih. Dengan realisasi sampai dengan, Senin 31 Agustus 2020 sebesar Rp26,054 miliar.
Sanny Lumi, yang juga menjabat sebagai Kepala Sekretariat Posko Covid-19 Kabupaten Lampura, merincikan dari besar anggaran tersebut dialokasikan kepada 3 bidang, yakni Kesehatan sebesar Rp21,446 miliar. Saat ini, bidang itu, telah terealisasi sebesar Rp19,605 miliar.
Selanjutnya, kata dia, jaring pengaman sosial sebesar Rp17,240 miliar, terealisasi Rp5,004 miliar. Lalu bidang pengendalian dampak ekonomi sebesar Rp9,589 miliar terealisasi Rp1,445 miliar.
“Sementara untuk anggaran pada pos tak terduga APBD terdapat sisa sebesar Rp9,054 miliar lebih. Nantinya, dana itu, akan dibagikan kepada tiga bidang tersebut. Itu dana cadangan jika, ketiga bidang serap anggarannya kurang,” beber Sanny, Kamis (17/9) malam.
Sementara, lanjutnya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka recovering ditengah pendemi ini, menurutnya pemerintah daerah mempersiapkan anggaran sebesar Rp 9,589 miliar lebih, yang saat ini telah terealisasi sebesar RpRp1,145 miliar.
Masih kata Sanny, terdapat juga bantuan pangan bagi warga terdampak covid-19. Pemkab Lampura, menggelontorkan sebesar Rp11 Milyar berupa beras 10 Kilogram/ kepala keluarga.
“Saat ini, telah terealisasi peruntukannya terhadap penerima manfaat pada periode Juni-Agustus 2020, terhadap empat kecamatan, sebanyak 406 ton,” kata dia, seraya mengatakan tiga kecamatan itu adalah Kecamatan Kotabumi, Kotabumi Selatan, Kotabumi Utara dan Bukit Kemuning.
Dijelaskannya, dari total 406 ton beras tersebut diperuntukkan terhadap 40.605 keluarga penerima manfaat (kpm), itu untuk di wilayah kelurahan.
Sementara, lanjut Sanny, untuk menanggulangi permasalahan penurunan tingkat pendapatan UMKM dan perindustrian, pemerintah kabupaten memberikan stimulus dalam bentuk permodalan sebesar Rp1 juta/UMKMP sebanyak 1.333.
“Dengan total anggaran sebesar Rp1,333 miliar lebih dan pemberdayaan melalui pembuatan masker sebanyak 25.000 pcs menelan anggaran Rp112 juta lebih, “imbuhnya. (rnn/her)
