Aturan Baru, Uang Muka Proyek PL Paling Rendah 50 % KOTABUMI–- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerbitkan 10 Peraturan LKPP (PerLKPP) baru sebagai pedoman teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Aturan ini merupakan tindak lanjut amanat Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategi Nasional.
Dari 10 PerLKPP yang dikeluarkan, salah satunya adalah PerLKPP Nomor 12 Tahun 2021 (PerLKPP Nomor 12/2021) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Aturan hasil kolaborasi LKPP dan KemenPUPR ini memuat pedoman pelaksanaan pengadaan dan model dokumen pemilihan penyedia. Dengan begitu, aturan ini sekaligus menggantikan PermenPUPR No 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
PerLKPP Nomor 12/2021 juga mempermudah persyaratan bagi pelaku usaha kecil yang baru berdiri kurang dari tiga tahun, untuk turut dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah. Lebih lanjut PerLKPP ini juga memberikan relaksasi berjenjang dalam pemberian uang muka, yakni paling rendah 50% untuk nilai kontrak Rp50 juta hingga Rp200 juta dan paling rendah 30% untuk nilai kontrak Rp200 juta hingga Rp2,5 miliar.
Adanya peraturan baru, yang didalamnya berkaitan dengan besarnya uang muka itu, menjadi bahan kajian Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperum & KP) Lampung Utara (Lampura). Pengkajian ini diperlukan untuk melihat kemampuan anggaran dari Pemkab Lampura. Sebab dinas tersebut tengah mempersiapkan sebanyak 25 paket pekerjaan tahun 2021. Dimana saat ini ke-25 paket tersebut masih dalam proses pelelangan oleh Badan Pengadaan Barang dan Jasa, untuk menentukan pemenangnya. Dengan ketentuan sebanyak 24 paket menggunakan sistem PL (penunjukan langsung), sedangkan satu paket menggunakan sistem lelang.
Kepala Bidang Kawasan Pemukiman Disperum & KP Lampura Tabrani Sulaiman menjelaskan, jika 25 paket itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini dengan total mencapai Rp. 5 Miliar. Terdiri dari 24 paket pekerjaan fisik dan satu paket non fisik, yakni paket perencanaan dan pengawasan. Untuk ke-24 paket pekerjaan fisik itu, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp4,7 Miliar. Sementara sebesar Rp300 juta untuk paket perencanaan dan pengawasan. “Untuk uang mukanya pasti ada, ini lagi kita kaji aturan baru yang berisikan besaran uang muka proyek sebesar 50 persen.” Pungkasnya. (her)
