Beli Mobil Baru Untuk Pejabat, Pemkab Dinilai Tak Peka KOTABUMI — Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lampura), bakal membeli lima unit mobil baru untuk pejabatnya. Untuk keperluan itu, Pemkab setempat menganggarkan dana sebesar Rp.1,8 Miliar. “Benar pada anggaran tahun 2022 ada pengadaan lima unit mobil, untuk anggaran pastinya saya belum begitu tahu persis. Perkiraannya mungkin sekitar Rp1,8 miliar,” jelas Bambang Hadiansyah, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Lampura, pada awak media, Kamis (13/1).
Ditambahkan jika kelima lima mobil dinas yang akan mereka beli tersebut adalah empat unit Toyota Kijang Innova dan satu unit Mitsubishi Pajero. Namun Bambang mengaku belum mengetahui untuk pejabat mana saja yang akan menggunakan kelima mobil itu. Ia juga belum dapat memastikan kapan proses lelang untuk kelima mobil itu akan dilakukan. “Kalau memang mendesak, mungkin akan segera dilakukan,” singkatnya.
Berdasarkan informasi yang didapat, kelima mobil baru itu akan dipergunakan oleh tiga Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten. Kemudian, dua unit mobil lainnya akan dipergunakan oleh wakil bupati dan istrinya.
Rencana Pemkab Lampura ini, mendapat sorotan dari tokoh Lampura, Mahali A. Syawri. mantan Ketua STIE Ratula Kotabumi, dalam situasi perekonomian yang tengah sulit dan masih dalam situasi pandemi, rasanya tak elok Pemkab justru memanjakan para pejabat. Sedangkan rakyat tengah dihadapkan pada beban hidup yang semakin berat. Harga kebutuhan pokok naik, sementara usaha tengah lesu dan banyak yang kehilangan pekerjaan. “harusnya Pemkab peka terhadap penderitaan rakyat saat ini, bukan justru sebaliknya. Membeli kendaraan baru untuk memanjakan pejabat. Coba prioritaskan kenaikan honor bagi tenaga harian lepas Penyapu Jalan” ujar Mahali yang juga Mantan ketua KNPI dan Sekretaris Golkar Lampura itu.
Sebelumnya, Pemerhati Sosial dan Politik Lampura itu juga menyebut Pemkab Lampura, yang dinakhodai Budi Utomo sebagai Bupati dan Lekok sebagai Sekretaris Daerah (Sekda), gagal membawa perubahan. Bahkan cenderung berjalan seadanya, tanpa mampu menyelesaikan berbagai persoalan. Termasuk hal yang terbilang remeh-temeh. Orkestrasi birokrasi tidak berjalan senada, antara pucuk pimpinan dengan pejabat pada level dibawahnya. Berakibat kebijakan yang diambil tidak memiliki kepastian. Hanya janji-janji yang tidak pernah terealisasikan. “Lihat saja persoalan pengisian kursi wabup (wakil bupati), hingga kini tidak terealisasikan.” ungkap Mahali A Syawri, tokoh pemuda Lampura, Selasa (11/1).
Menurut mantan anggota DPRD Tulang Bawang itu, setelah terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Agung Ilmu Mangkunegara, bupati Lampura kala itu, masyarakat menaruh harapan besar pada Budi Utomo, wabup yang dimandatkan sebagai Pelaksana Tugas (PLt) Bupati. Ini lantaran rekam jejak Budi Utomo sebagai sosok birokrat handal tanpa catatan buruk pada kinerjanya. Harapan itu semakin besar, ketika dirinya ditetapkan sebagai bupati definitif. Budi Utomo diyakini akan mampu membawa Lampura menjadi lebih baik lagi. “Harapan itu diperkuat dengan Support berbagai komponen masyarakat yang peduli Lampura, meskipun selama kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berada diposisi netral bahkan berseberangan,” ujar Mahali.
Namun, lanjut Mahali seiring berjalannya waktu harapan demi harapan itu pupus. Ini disebabkan realita yang ada, pembangunan yang sekenanya, penempatan pejabat tidak pada kompetensinya, persoalan keuangan, disiplin pegawai yang kendur, dan beberapa pejabat yang terlibat persoalan korupsi. Dalam hal pelayanan publik, juga tidak memuaskan. Lihat saja pelayanan di RSU Ryacudu yang terkendala ketersediaan obat-obatan dan insentif karyawan serta dokter spesialis yang tersendat. “Persoalan ini tidak terselesaikan dengan tuntas. Sehingga berlarut-larut dan tak jelas penyelesaiannya,” tambah Mahali. (her)
