BANDARLAMPUNG–PKS Lampung mengaku masih menunggu komunikasi intensif dari tiga parpol lain yang merupakan koalisi di Lampung Utara. Hal ini terkait rekomendasi bakal calon wakil bupati Lampung Utara (Lampura).
Diketahui hingga kini ada beberapa nama yang sudah mendapatkan rekomendasi dari partai koalisi. Yakni Ardian Saputra yang sudah mendapatkan rekomendasi dari PAN dan Partai Gerindra. Kemudian, Wiliam Mamora yang sudah juga mendapat rekomendasi dari Gerindra.
Ada dua partai yang belum bersikap, yakni NasDem dan PKS.
Ketua DPW PKS Lampung Mufti Salim mengatakan, sampai saat ini masih menjadi dinamika, dan pihaknya khususnya DPC PKS Lampura masih menunggu komunikasi intensif dari seluruh parpol koalisi.
“Dinamika baik itu kader maupun non kader masih kita dorong. Yang jelas masih bisa pemilihan wabup yang sah. Jangan sampai seperti di Lamteng ada pemilihan, tapi nggak bisa dilantik karena ada persyaratan yang belum terpenuhi. Maka PKS masih menunggu komunikasi insentif dengan tiga partai lainnya,” ujar Mufti di sela Rakerwil PKS Lampung tahun 2022 di kantor DPW setempat, Minggu (6/3/2022).
Dia bilang, akan lebih baik jika ada komunimasi yang intens antara parpol koalisi untuk menentukan siapa sosok yang dimajukan.
“Lebih baik kita ada komunimasi sehingga nanti sosok yang dimunculkan adalah orang koalisi dan dipilih anggota DPRD. Komunikasi intensif mungkin di Lampura. Sebab kan harus disodorkan ke bupati dan DPRD dua nama. Nggak harus dari kader PKS yang penting bisa terlaksana karena kasihan pak Budi Utomo. Sebab AMJ nya itu Maret 2024,” ucapnya.
Dia mengaku tidak akan memaksakan akan kader internalnya yang masuk. Namun PKS sendiri tetap mengusulkan dua nama.
“Kalau bisa kader kita alhamdulillah. Kalau tidak ya kesepakatan koalisi. Enggak memaksakan kalau memaksa kita berantem lagi. Kita ada dua nama Agung Utomo dan Mardani Umar. Kita mempertimbangkan karena pak budi butuh pengalaman di legislatif,” kata dia.
Pada Rakerwil yang dihadiri Wagub Chusnunia Chalim itu juga diumumkan nama-nama dewan pakar. Mufti mengatakan, orang yang masuk dalam Dewan Pakar memang belum tentu masuk sebagai kader.
“Dewan Pakar, di situ ada orang-orang pengalamam di berbagai sektor. Tidak harus menjadi Anggota PKS. Kita tawarkan bergabung anggota atau anggota dewan pakar saja. PKS butuh masukan pihak luar efektifitas maksimal kontribusi PKS. Dengan mereka bergabung (menjadi kader) kita lebih senang. Enggak juga enggak masalah. Tugasnya memberikan masukan ke PKS dan kritisi ke pemda,” kata dia. (abd/sur/rnn)
