KOTABUMI–Nampaknya seluruh perangkat desa berada di wilayah Kabupaten Lampung Utara (Lampura), dapat bernapas lega.
Pasalnya, gaji perangkat desa berasal dari alokasi dana desa (ADD) mulai disalurkan kepada para desa di wilayah Kabupaten Lampura.
Kabar baik tersebut berasal dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampura, yang menyatakan ADD tiga bulan di tahun 2022 ini sudah dapat di salurkan semana mestinya.
“Jadi, tidak ada yang menahan ADD tersebut. Asalkan pengajuan berkas sudah lengkap, maka diyakinkan akan di realisasikan hari itu juga,” ujar Kepala BPKAD Lampura, Desyadi, Rabu (13/4).
Untuk itu, pihaknya menghimbau agar seluruh desa berada di Pemkab Lampura, dapat segera mengajukan berkas persyaratan tersebut segera mungkin. Sehingga ADD dapat terialisasi semana mestinya sesuai peraturan berlaku.
Pihaknya juga mengklaim tidak ada potongan atau pungutan dalam bentuk apapun dalam penyerapan ADD tersebut.
“Alhamdulillah sudah direalisasikan pada hari ini, semoga dapat memberi arti dalam upaya mendukung kinerja di desa-desa berada di lingkup Kabupaten Lampura,” ujar Desyadi.
Dengan dikeluarkannya anggaran gaji aparat desa disana, pemerintah daerah menghimbau aparat desa dapat lebih meningkatkan kinerjanya dilapangan. Khususnya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
“Harapan ini dapat menjadi spirit aparat desa dalam meningkatkan pelayanan serta program – program yang dibutuhkan masyarakat di masing-masing desa dipimpinnya,” terangnya.
Disisi lain, Sekretaris Apdesi Lampura, Hendri Kanopi, sekaligus Kepala Desa Kota Agung, Kecamatan Sungkai Selatan mengapresiasi pemerintah daerah karena telah mendengarkan aspirasi kepala desa.
Sehingga mereka dapat terus melaksanakan tugas, tanpa dihantui perasaan takut tak menerima gaji. Juga mendukung program pemerintah, khususnya bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Insyallah kita tetap melaksanakan tugas seperti biasa, toh kemarin – juga sama. Apalagi ini sudah turun gaji kami, sehingga dapat meningkatkan motivasi kerja,” pungkasnya.
Sebelumnya, puluhan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Lampura menggeruduk kantor BPKA setempat, Senin, 11 April 2022. Pasalnya, telah tiga bulan mereka tidak menerima haknya yakni gaji, meski telah menunaikan kewajiban. (ozy/yud/rnn)
