KOTABUMI – Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Lampung Utara(Lampura) menggela aksi unjukrasa(unras) di Kantor DPRD Setempat. Aksi gabungan mahasiswa yakni HMI, PMII, IMM, SAPMA PP, dan BEM se- Lampura itu, sempat tertahan dipintu masuk karena dihadang brigade polisi. Aksi kian memanas karena tak satupun anggota DPRD yang menyambut mereka.
Kemudian, mahasiswa mendesak masuk, hingga akhirnya diperbolehkan masuk dan berhasil menduduki ruang sidang paripurna guna menyampaikan aspirasinya.
Para mahasiswa yang berhasil masuk, tanpa dikomando langsung menempati kursi para anggota DPRD yang terhormat. Sementara sebagian besar duduk di kursi bagian atas seolah bertindak sebagai para tamu undangan. Hanya kursi pimpinan DPRD saja yang tak diduduki para mahasiswa.
Selanjutnya beberapa perwakilan mahasiswa, menyampaikan aspirasinya diantaranya mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode.
Kemudian, tolak kenaikan harga BBM serta kenaikan PPN 11 persen. Lalu, mendesak dan menuntut pemerintah untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.
“Meminta Pemerintah untuk memecat oknum(menteri, Red) yang membuat wacana masa jabatan presiden tiga periode,”ujar salah seorang Mahasiswa.
Kehadiran para mahasiswa, disambut Kasubag Humas dan Protokol Rahardian Aksa, dan Kasubag Perlengkapan Dedi Agusman Fahmi beserta jajarannya.
Kepada wartawan Kasubag Humas dan Protokol Rahardian Aksa menyatakan 45 anggota beserta Sekretaris DPRD sedang melakukan dinas luar ke Jakarta. Guna melakukan koordinasi terkait pembahasan LKPj Bupati.
“Mereka tidak menduduki(Ruang Sidang Paripurna, Red). Mahasiswa hanya ingin merasakan(suasana ruang sidang paripurna, Red), ” singkatnya.(rid)
