KOTABUMI – Saat menghadiri Rapat Kerja Kepala Sekolah(Kepsek) yang digelar Musyawarah Kerja Kepala Sekolah(MKKS) tingkat Sekolah Menengah Pertama(SMP) Sederajat di SMPN 3 Bukitkemuning, banyak Kepala Sekolah(Kepsek) yang tak hadir. Hal ini membuat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan(Disdikbud) Lampung Utara (Lampura) Hi. Matsoleh dan Kabid Pembinaan SMP Yudhi Bachtiar geram.
Yudhi mengatakan, dalam rapat kerja MKKS itu hanya 60 persen saja Kepsek yang hadir. 40 persen diantaranya ada yang sakit namun tidak mengirimkan perwakilan dan sisanya tidak hadir tanpa keterangan.
” Saya sangat menyayangkan banyak Kepsek yang tidak hadir dalam rapat kerja. Untuk itu saya minta kepada Kabid Ketenagaan Disdikbud agar melakukan Evaluasi terhadap Kepsek-kepsek yang sering mangkir dalam rapat tersebut,”cetus Yudhi, Kamis(15/9).
Rapat Kerja MKKS sendiri, lanjut Yudhi, diadakan ini untuk kemajuan sekolahnya masing-masing. Untuk kemajuan sekolah mereka sendiri saja mereka tidak perduli, apalagi untuk yang lainnya.
“Bila perlu diganti saja Kepseknya. Kedepan kita akan lebih tegas lagi, bahkan untuk yang tidak hadir dalam rapat kerja MKKS untuk diberikan sanksi sebagai efek jera. Namun kalau masih juga di berikan teguran tidak juga mengindahkan maka akan kita atensikan untuk diganti,”tegasnya.
Padahal, terus Yudhi, rapat yang digelar itu utamanya membahas persiapan ujian tengah semester. Apalagi untuk Sekolah yang sudah menerapkan Kurikulum Merdeka, itu kan berbeda dengan yang menggunakan Kurikulum 2013. Karena di Kabupaten Lampura ini dari 113 sekolah yang sudah melaksanakan Kurikulum Merdeka ada sembilan SMP. Kurikulum Merdeka ini dilaksanakan berdasarkan kesiapan sekolah dalam pelaksanaannya.
Mengingat Kurikulum Merdeka turun di tengah tahun 2022 butuh persiapan dan dukungan sarana dan prasarananya.
“Yang membedakan untuk Raport mutu pendidikan terlihat jelas dan tidak terpisah-pisah. Yang dilihat sistem pendidikan di sekolah, menggunakan aplikasi dan perencanaanya berbasis data,”pungkasnya.(ria/rid)
