KOTABUMI – Adanya rekomendasi DPRD kepada Bupati Lampura dalam LKPj 2022 terkait penyelidikan kebenaran informasi adanya pesan Whats App(WA) diduga dari Sekretaris Daerah yang terkesan memprovokasi wartawan untuk menduduki rumah dinas bupati, mendapat tanggapan serius dari Sekda Drs Hi Lekok.
Kepada awakmedia di ruang kerjanya, Lekok menjelaskan, kabar mengenai hal tersebut tidaklah benar. Menurutnya, yang terjadi sebenarnya tidak demikian.
“Saya hanya meneruskan pesan yang saya terima dari rekan wartawan pada Kepala BKPSDM dan Asisten yang membidangi kepegawaian. Dan bukan saya yang membuat pesan itu,” jelas Lekok.
Langkah yang dilakukannya itu semata-mata untuk kebaikan bersama. Sebab, semasa itu, rekan-rekan media sedang dilanda kekalutan karena pihak Dinas Komunikasi dan Informatika masih belum melunasi kewajiban mereka pada pihak media massa. Di mana, suasana kala itu terbilang cukup mendesak karena telah mendekati hari lebaran.
“Tujuan saya meneruskan pesan itu hanya agar instansi terkait segera menyelesaikan kemelut yang terjadi di Diskominfo. Alhamdulillah, besoknya sudah selesai, dan hak-hak rekan-rekan media sudah mulai disalurkan kala itu,” paparnya, seraya mengatakan ada indikasi pihak tertentu yang sengaja menggiring opini untuk menjatuhkan nama baiknya sebagai Sekda Lampura.
Diketahui, dalam sidang paripurna pengesahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPj) Bupati Lampung Utara tahun 2022 selesai digelar, di gedung legislatif, Rabu 03Mei 2023. Hasilnya, pihak legislatif memberikan sejumlah catatan yang harus ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif.
Dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Wansori itu dihadiri oleh Bupati Budi Utomo beserta jajarannya. Sejumlah rekomendasi disampaikan sebagai hasil pembahasan LKPj Bupati Tahun 2022, salah satunya rekomendasi penyelidikan kebenaran informasi terkait adanya pesan Whats App(WA) dari Sekretaris Daerah yang sengaja memprovokasi pihak wartawan untuk menduduki rumah dinas bupati menjadi rekomendasi yang paling menyita perhatian peserta sidang paripurna.
“DPRD merekomendasi untuk melakukan penyelidikan mengenai kebenaran pesan WhatsApp yang mengajak dan memprovokasi media untuk menduduki rumah dinas bupati yang disampaikan oleh saudara Sekretaris Daerah,” kata Tabrani Rajab selaku Juru Bicara Panitia Khusus Pembahasan LKPj Bupati Tahun 2022, Rabu 5 Maret 2023.
Sekretaris Panitia Kerja Badan Anggaran DPRD Lampura ini menambahkan, langkah ini perlu dilakukan untuk memastikan kebenaran kabar tersebut. Jika tidak terbukti benar, bupati layak untuk menyampaikan ke publik mengenai hal itu agar nama baik yang bersangkutan dapat pulih seperti sedia kala. Demikian juga jika sebaliknya.
“Bila itu tidak benar, saudara bupati wajib untuk memulihkan nama baik Sekretaris Daerah,” terangnya.
Adapun rekomendasi lainnya diantaranya adalah mengenai peningkatan honorarium tenaga pengajar wiyata bakti dan tenaga honorer yang terbilang masih sangat rendah, meminta pihak puskesmas dapat lebih mengoptimalkan pelayaan kesehatan.
Kemudian di bidang fisik, DPRD meminta pembangunan jalan dibarengi dengan pembangunan saluran drainase, dan segera memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak parah, serta melelang alat-alat berat yang tak lagi produktif.
Selanjutnya, untuk bidang sumber daya manusia, mereka meminta pihak eksekutif untuk memberhentikan sementara penerimaan PNS baru atau pindahan, dan juga mengevaluasi para pejabat yang dinilai tidak lagi produktif.
“Kami juga minta perangkat – perangkat daerah yang tidak maksimal dalam perolehan pendapatan asli daerah dapat segera dievaluasi,” kata dia.(rid)
